Menurut data Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 31 Desember 2017 lalu, dari total Rp3.938,45 triliun, utang dalam denominasi rupiah adalah sebesar 59 persen, dolar AS 29 persen, Yen Jepang 6 persen, Euro 4 persen, SDR IMF 1 persen, dan lainnya sebesar 1 persen.
“Jadi, utang kita yang berdenominasi valuta asing sebear 41 persen baik dalam bentuk pinjaman, SBN (Surat Berharga Negara), maupun SBN Syariah,” katanya.
Turunnya nilai tukar rupiah jelas akan berpengaruh terhadap beban pembayaran utang, baik bunga maupun cicilan jatuh tempo. “Ujungnya, APBN kita akan semakin terbebani pembayaran utang,” ujarnya.
Menurutnya, turunnya nilai tukar rupiah juga telah berimbas pada menurunnha tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Terbukti, sudah tiga kali berturut-turut lelang Surat Utang Negara (SUN) tidak pernah mencapai target.
Pada 24 April, SUN hanya terjual Rp6.150 miliar, padahal target indikatifnya Rp17.000 miliar. Berikutnya, pada 2 Mei 2018, SBSN (Syariah) hanya terjual Rp5.530 miliar dari target indikatif Rp8.000 miliar.
Terakhir 8 Mei, pemerintah bahkan gagal menjual SUN sama sekali dari Rp17.000 miliar yang ditargetkan. “Ini sebenarnya lampu merah untuk pemerintah. Kredibilitas mereka kini semakin diragukan investor,” katanya.
Selain itu, melemahnya rupiah juga ternyata tak punya dampak positif terhadap nilai ekspor . “Apa yang mau diekspor?” sesalnya.
Sebab, eksportir justru lebih menginginkan nilai tukar rupiah yang stabil, karena bagaimanapun komponen bahan baku atau komponen produksi komoditas masih banyak yang diimpor.
Selain itu, nilai ekspor juga cukup kecil jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Pada 2017, nilai ekspor hanya USD 145 miliar, kalah jauh dari Thailand yang nilainya mencapai 231 miliar dolar AS, atau bahkan Vietnam yang 160 miliar dolar AS.
Karena itu, Fadli sekali lagi meminta agar pemerintah bersikap transparan mengenai risiko ekonomi yang sedang dihadapi. Jangan kecilkan arti depresiasi rupiah. Sebab, nilai tukar mata uang pada dasarnya mewakili martabat sebuah bangsa.
“Dan sejauh ini pemerintahan Presiden Joko Widodo terbukti gagal menjaga martabat mata uang kita,” pungkasnya.(boy/jpnn)
