JAKARTA (RIAUPOS.CO) - INDUSTRI manufaktur terdampak depresiasi rupiah saat ini. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sebelumnya mengakibatkan kenaikan biaya impor bahan baku dan logistik kini diikuti kenaikan suku bunga pinjaman perbankan bagi sektor manufaktur.
Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia baru-baru ini menaikkan suku bunga acuan di level 6 persen, dari angka 5,75 persen yang bertahan sejak Januari 2023.
Kondisi itu mendorong industri manufaktur untuk menghitung ulang biaya produksi. Sebagian industri memangkas margin keuntungan untuk menanggung beban biaya produksi.
Namun, para pelaku industri dengan skala yang lebih kecil terpaksa melakukan penyesuaian harga akibat semakin meningkatnya harga bahan baku dan biaya produksi. ’Kami memandang keputusan bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan telah berdasar penilaian menyeluruh terhadap inflasi di tanah air,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, akhir pekan lalu.
Meski demikian, Agus mengharapkan inflasi di Indonesia masih bisa terkontrol dan tidak ada perubahan pada faktor-faktor lainnya yang akan turut meningkatkan biaya produksi di sektor industri.
”Misalnya, isu kenaikan harga gas industri atau kenaikan tarif listrik sehingga biaya produksi dapat dijaga agar tetap stabil dan produk industri kita menjadi kompetitif,” jelasnya.
Pihaknya yakin bank sentral memiliki instrumen-instrumen untuk menjaga stabilitas. Selain itu, perbankan dapat mendukung sektor industri yang selama ini menjadi penyumbang pajak serta memberikan kontribusi ekonomi tertinggi. ”Sehingga kami tetap optimistis bahwa manufaktur akan tetap tumbuh,’’ ujarnya.
Agus menyampaikan, langkah utama yang perlu dilakukan untuk mendukung sektor industri dalam negeri agar tetap mampu produktif dan berdaya saing dalam situasi saat ini adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Selain meningkatkan penguasaan produk dalam negeri di pasar domestik, belanja produk dalam negeri mampu menurunkan impor yang dapat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah.
Kemenperin mendorong realisasi komitmen belanja kementerian/lembaga/pemda maupun BUMN tahun 2023 sebesar Rp1.157,47 triliun. Saat ini rata-rata realisasi anggaran nasional mencapai 66,78 persen (per 23 Oktober 2023).
Untuk mendukung hal itu, Agus menyebutkan bahwa Kemenperin melakukan berbagai terobosan. Misalnya, digitalisasi proses sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Hal itu bertujuan mendukung penggunaan produk dalam negeri secara merata dan optimal di seluruh kalangan masyarakat. ’’Dengan percepatan proses sertifikasi TKDN, termasuk juga bagi industri kecil dengan menerapkan self-assessment, kami ingin agar produk dalam negeri dapat makin cepat terserap dalam program pengadaan barang dan jasa,’’ tegas Agus.
Langkah selanjutnya adalah melalui pemberlakuan larangan dan pembatasan (lartas) impor terhadap kelompok-kelompok barang tertentu.(dee/fal/esi)
Laporan JPG, Jakarta
