PAN yang awalnya merupakan salah satu anggota Koalisi Merah Putih (KMP) telah berbelok arah politiknya. Pada awal September 2015 lalu, partai pengusung Prabowo-Hatta dalam pilpres itu telah menyatakan bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintahan. Namun, hingga saat ini, belum ada kader PAN yang sudah diakomodir masuk ke kabinet.
Selain dari PAN, desakan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle juga datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah juga di antara menilai tim ekonomi Kabinet Kerja belum menunjukkan prestasi bagus. Meski sudah ada reshuffle di bidang ekonomi, belum ada perbaikan signifikan dilakukan oleh para menteri. Karena itu, Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan dilakukannya kembali reshuffle.
“Kami merasa cita-cita yang diusung Jokowi tidak didukung oleh kapasitas menteri yang ada, sehingga perlu ada reshuffle jilid II,” kata Basrah saat dikonfirmasi.
Menurut Basarah, sebagai partai pemenang pemilu, PDIP merasa ikut bertanggung jawab atas kinerja pemerintahan. Hal itu merupakan hal yang beralasan, karena PDIP adalah partai utama pengusung pasangan Jokowi bersama Jusuf Kalla. Sehingga PDIP merasa perlu memberikan masukan kepada Presiden untuk segera melakukan evaluasi kabinet. “Secara moral dan ideologi, PDIP memiliki tanggung jawab. Jadi, ketika menteri-menteri belum menunjukkan keberhasilan, perlu ada reshuffle. Ini keperluan agar pemerintahan ini berjalan efektif,” ujarnya.
