JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Isu reshuffle kabinet jilid II terus berembus. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutkan kalau kini sedang terus memantau masukan dan dorongan dari berbagai kalangan terkait keperluan perombakan menteri.
"Sebagai hak prerogatif, Presiden memantau setiap saat apa yang menjadi masukan dari masyarakat, para pengamat, dan partai-partai pendukung maupun yang tidak mendukung," beber Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12).
Meski demikian, dia belum memberikan kepastian waktu pelaksanaan reshuffle. “Intinya, itu kewenangan Presiden,” ujar mantan sekjen DPP PDIP tersebut.
Di antara beberapa pos menteri yang ada, pos bidang ekonomi di Kabinet Kerja Jokowi-JK masih yang paling banyak mendapat sorotan. Nama Menteri BUMN Rini Soemarno di antara yang kembali disebut-sebut sejumlah pihak perlu untuk diganti. Terakhir, salah satu rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Pelindo DPR juga telah menyebutnya.
Atas hal tersebut, Pramono mengatakan kalau rekomendasi dari pansus tersebut sudah diterima. Dia menegaskan, bahwa seperti halnya masukan dari pihak-pihak yang lain, rekomendasi tersebut juga masuk menjadi pertimbangan Presiden. “Lalu, apa yang akan diputuskan Presiden, tentu akan segera disampaikan,” tuturnya.
Terpisah, Ketua DPP PAN Yandri Susanto berharap Presiden tidak ragu untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus yang ada.
“Pak Jokowi enggak usah ragu (copot Rini, red). Sudah ada dukungan dari parlemen,” yakinnya.
Menurut Yandri, rekomendasi pansus angket Pelindo sudah lengkap. Jika perlu Presiden bisa membaca seluruh bukti dan alasan bagi pansus mengambil rekomendasi untuk meminta Rini di-reshuffle. Dalam hal ini, Yandri juga menilai tidak ada kinerja spesial yang dilakukan oleh Rini.
“Kan sangat rigid kesalahannya di mana. Klaim dia bersih, hebat, ya faktanya enggak sesuai kenyataan. Sebaiknya Rini memang dicopot,” jelasnya.
