JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Misi penyelenggaraan haji musim 2023 tuntas pada Sabtu (5/6). Ditandai dengan sudah pulangnya seluruh kloter jemaah Indonesia. Catatan menonjol pada haji tahun ini adalah kasus atau angka kematian yang sangat tinggi. Rekor terbanyak sejak penyelenggaraan haji 2015 lalu.
Data dari Siskohat Kemenag per 6 Agustus kemarin, angka kematian jemaah haji tercatat sebanyak 773 orang, termasuk 23 orang yang berasal dari Riau. Kasus kematian terendah ada pada 2022 yang tercatat berjumlah 89 orang. Kasus kematian jemaah haji di 2022 sedikit karena kuota hanya sekitar 50 persen dan usia jemaah di bawah 65 tahun.
“Jumlah jemaah haji yang wafat tahun ini bisa jadi bertambah,” kata pengamat haji Ade Marfudin, Ahad (6/8). Sebab sampai kemarin masih ada 76 jemaah yang menjalani perawatan di RS Arab Saudi di Makkah, Madinah, maupun Jeddah, termasuk dua jemaah asal Riau.
Ade mengatakan banyaknya angka kematian haji tahun ini, harus menjadi evaluasi besar penyelenggaraan rukun Islam yang kelima itu. Kasus kematian jemaah, lebih dekat urusannya dengan layanan kesehatan di bawah komando Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Menurut dia harus ada tanggung jawab moral dari Kemenkes, terkait banyaknya jumlah jemaah haji yang wafat tersebut.
“Sayangnya pembinaan kesehatan tidak jadi pokok layanan. Hanya fokus kuratif, aspek preventifnya lemah,” tuturnya.
Untuk musim haji berikutnya, Ade mengatakan pembinaan dan pemantauan kesehatan jemaah harus lebih serius. Sebelum jemaah dipastikan bisa berangkat, harus benar-benar dinyatakan layak untuk berhaji dari aspek kesehatan. Jemaah dengan kondisi turun dari ranjang saja susah, tentu tidak dipaksakan untuk berhaji. “Saya menilai ketentuan istitoah kesehatan terlalu longgar,” katanya.
Ade memahami Kemenkes beserta jajarannya di tingkat bawah, tidak bisa serta merta mencegah calon jemaah untuk berhaji. Karena itu domain atau kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag). Padahal dalam praktiknya, ada jemaah dengan kondisi tertentu yang sampai dilayani lebih dari satu orang petugas haji.
Ade berharap Kemenkes, Kemenag, dan MUI bisa duduk bersama membahas lebih detai soal istitoah kesehatan haji. Jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu, yang dinyatakan tidak layak berhaji, diberi pengertian dari aspek keagamaan berdasarkan fatwa MUI. Kemudian dijelaskan solusinya. Apakah berhaji menunggu lebih sehat atau dibadalkan hajinya. Dengan penjelasan berdasarkan aspek keagamaan, dia meyakini jemaah bakal bisa menerimanya.
Dia menegaskan kasus kematian yang besar tersebut, tidak hanya disebabkan banyaknya jemaah lansia. Seperti diketahui tahun ini sekitar 30 persen jemaah berusia lansia. Lebih dari itu, Ade mengatakan faktor kesehatan menjadi penyebab utamanya.
Sementara itu penutupan misi penyelenggaraan haji secara resmi dipimpin Menag Yaqut Cholil Qoumas di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (5/8). Pada kesempatan itu dia juga menyinggung soal kesehatan. Yaqut mengusulkan penetapan jemaah haji 2024 dibalik dari biasanya.
“Kemarin itu jemaah lunas dulu baru cek kesehatan, sehingga sering kali petugas kita itu tidak berani atau merasa nggak enak hati meloloskan meskipun jemaah dalam kondisi payah dengan alasan sudah melunasi,” katanya.
Dia mengusulkan jemaah harus cek kesehatan dulu. Setelah dinyatakan layak, baru ditetapkan sebagai sebagai jemaah berhak lunas BPIH. Kepastian skema ini menunggu pembahasan bersama dengan DPR.
Skema baru itu diharapkan dapat mengurangi angka kematian jemaah haji. Berdasarkan data Siskohat, hingga akhir masa operasional haji ada 773 jemaah wafat. “Ini terdiri dari 752 jemaah haji reguler, 18 jemaah haji Khusus, dan tiga jemaah haji furada,” kata Yaqut.
Dari 752 jemaah haji reguler yang wafat, sebanyak 562 orang di antaranya berusia 65 tahun ke atas. Sebanyak 81 orang berusia 60 – 64 tahun. Sedang 109 jemaah lainnya berusia di bawah 60 tahun. Jemaah wafat paling tua berusia 98 tahun (2 orang), sedang jemaah termuda yang wafat berusia 42 tahun (6 orang).(wan/jpg)
