PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sebagai Himayatul Ummah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melakukan langkah-langkah strategis dan konkret untuk melindungi umat Islam dari hal-hal yang buruk, seperti makan dan minuman yang haram, kebodohan dan kemiskinan, dan bahaya paparan paham radikal dan terorisme.
Sementara sebagai shodiqul hukumah, MUI sudah menjalankan berbagai program kerja yang saling mengisi dan melengkapi dengan program pemerintah.
Ketua MUI Provinsi Riau, Prof Dr Nazir Karim melalui keterangan pers MUI mengatakan sejauh ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah untuk membantu meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah.
"Program tersebut antara lain mencakup bidang keagamaan, dakwah, halal, kerukunan umat beragama, pendidikan, ekonomi dan keuangan syariah, kesehatan, kependudukan, hingga masalah penyalagunaan narkoba," katanya, lewat keterangan tertulis yang diterima Riaupos.co, Kamis (3/9).
Dijelaskan, dari hasil Rakernas V MUI mendorong seluruh elemen, khususnya pimpinan MUI di seluruh jenjang untuk kembali memperkokoh ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah wathaniyyah dan ukhuwwah insaniyah, serta memperteguh posisi MUI sebagai khadimul ummah dan shodiqul hukumah.
"Sejak dibentuk pertama kali, MUI sudah menempatkan dirinya di tengah-tengah antara masyarakat dan pemerintah. Di masyarakat, MUI berlaku sebagai himayatul ummah atau pelindung umat dan bagi pemerintah, menjadi mitra atau shaqidul hukumah," ungkapnya.
Menurutnya, dua peran inilah untuk ditingkatkan dan dikuatkan demi persatuan umat (ukhuwah islamiyah) dan bangsa (ukhuwah wathaniyah).
"Hasil Rakernas MUI V ini mengamanahkan kepada Dewan Pimpinan agar menjadikan Munas 2020 sebagai momentum reposisi peran, khidmah, kebangkitan, dan transformasi MUI di era Revolusi Industri 4.0, dengan peran konstruktif Ketua Umum MUI sebagai lokomotifnya. Rakernas V MUI juga mengamanahkan penyiapan Munas dengan sebaik-baiknya. hal ini penting dilakukan karena terjadi polarisasi di kalangan umat pasca-Pemilu 2019 akibat perbedaan ijtihad politik," tuturnya.
Dari hasil Rakernas MUI V itu juga mengamanatkan dan mengharapkan ketua umum ke depan dapat menjaga kesinambungan organisasi sekaligus menjaga tradisi alih kepemimpinan secara baik dan bijaksana bagi kelanjutan hubungan MUI dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
Menurut Ketua MUI Riau ini, kandidat atau tokoh yang memiliki peluang menjadi Ketua Umum ke depan untuk meningkat peran MUI sebagai Shodiqul Hukumah, di antaranya KH Miftachul Ahyar saat ini menjabat Rais Aam PBNU dan kandidat lainnya yang dipilih melalui formatur. Formatur tersebut semacam Ahlul Wali Wal Afdi yaitu menentukan tentang pertama siapa yang dipilih menjadi Ketum kemudian diberi kewenangan untuk menyusun dewan pimpinan harian.
Laporan: Panji A Syuhada (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
