PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Akhir tahun ini, sebuah regulasi ekonomi baru akan dijalankan bersama negara-negara ASEAN. Termasuk Indonesia dalam sistem Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Secara umum, MEA memberikan fasilitas untuk mengekspor seluas-luasnya. Baik itu barang, jasa hingga tenaga kerja ke masing-masing negara yang tergabung dalam kesepakatan sistem regional ini. Termasuk Indonesia maupun Riau yang ada di dalamnya. Siap tidak siap, MEA tidak bisa dihindarkan, harus dihadapi.
Plt Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman
mengatakan, dalam agenda era pasar bebas MEA 2015 perlu disambut dengan kesiapan. Karena Riau dan wilayah Sumatera akan menjadi salah satu teritorial pasar bebas Asia Tenggara yang bersaing secara global. Namun apa yang sudah diperbuat, masih jauh dari kesiapan tersebut. Sehingga perlu dilakukan upaya bersama agar Riau mampu bersaing.
Andi Rachman (sapaan akrabnya) menyatakan hingga kini kesiapan Indonesia, khususnya Sumatera, masih minim. Karena itu penguatan-penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus dilakukan mulai sekarang. Sehingga Riau tidak tertinggal dalam persaingan global. Jika dibanding negara lainnya yang tergabung dalam Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT), perkembangan di Sumatera termasuk lambat.
Padahal kawasan Sumatera ini bersinggungan langsung dengan Selat Melaka. Untuk itu upaya-upaya penguatan harus dimulai. Salah satunya dari UMKM. Dan tak kalah penting adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) Riau yang juga harus dimulai dari sekarang.
“Berbagai forum tingkat Sumatera ke depan, pembahasan tentang persiapan menghadapi MEA ini mesti lebih giat dilakukan. Sebagai pembahasan rutin regional. Sehingga penguatan yang dimulai bisa berjalan,” kata Plt Gubri. Karena jika tidak memulai persiapan yang matang, tentu Riau dan regional Sumatera akan kalah dari negara tetangga yang sudah lebih dulu mempersiapkan diri. Karenanya kerja sama antara seluruh wilayah regional dan pemerintah pusat juga diperlukan dalam memacu hal ini.
Bagaimana menghadapi peluang dan tantangan MEA tahun 2015, di mana mulai berlaku di pengujung tahun 2015, tepatnya 31 Desember 2015? MEA adalah suatu kerja sama regional Asia Tenggara di bidang ekonomi yang ditransformasi menjadi kesatuan kekuatan baik sebagai pasar tunggal maupun pusat produksi. Tujuannya adalah, menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan ekonomi yang berdaya saing disertai pertumbuhan yang lebih setara di seluruh negara anggotanya dan terintegrasi dengan lebih baik dengan pasar global.
Plt Gubri menambahkan, MEA terdiri dari 4 pilar yang terkait satu dengan lainnya. Yaitu pilar 1 pasar tunggal dan berbasis produksi, pilar 2 kawasan ekonomi yang berdaya saing, pilar 3 pembangunan ekonomi yang merata, dan pilar 4 integrasi dengan ekonomi global. “MEA 2015 merupakan sebuah proses, bukan sebuah iven. Proses tersebut pada intinya akan membuat ASEAN menjadi semakin atraktif, berdaya saing tinggi dan efektif sehingga dapat senantiasa relevan dalam persaingan ekonomi global,” bebernya.
Jadi ketika berbicara MEA, bukan hanya kesiapan Riau namun juga global dan mencakup seluruh negara dan SDM serta kesiapan ASEAN. Menurutnya, menghadapi pasar bebas mendatang, banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan oleh pelaku UMKM di Riau. Hanya saja, masih ada beberapa kelemahan yang dimiliki.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Riau M Firdaus mengemukakan, ada beberapa aspek yang menjadi titik kelemahan dalam produk-produk UMKM Riau. “Misalnya, soal kemasan yang belum menarik. Kemudian soal HAKI dan sertifikasi halal,” katanya.
Selain itu, kata Firdaus, dalam kemasan produk yang akan dijual, belum tertera kandungan atau komposisinya. Sehingga, konsumen merasa ragu untuk membelinya. Packaging yang menarik dan memiliki nilai jual memang harus dilakukan mulai sekarang oleh pelaku usaha. Dan pemerintah janjinya akan terus memberikan sosialisasi dalam mendukungnya.
Untuk menutupi kelemahan itu, lanjut Firdaus, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemendag RI. Salah satunya, dengan meminta mesin pengemasan produk yang andal.
“Sehingga, produk-produk UMKM Riau tidak kalah bersaing dengan produk dari negara-negara ASEAN, yang bakal masuk dan beredar bebas di Provinsi Riau nantinya.
Tanggung Jawab MEA di Pundak Daerah
Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Perdagangan RI, Donna Gultom saat berbincang dengan Riau Pos di Jakarta, beberapa waktu pekan lalu mengatakan, bicara kesiapan merupakan hal yang relatif. Bahkan, menjelang pemberlakuan MEA sendiri, menurutnya tidak ada satupun negara-negara ASEAN yang pernah menyatakan siap.
“Yang ada adalah terus melaksanakan perbaikan, membuat kebijakan kondusif di dalam negerinya agar semua bisnis itu berlangsung efisien,” kata Donna.
Ia menjelaskan bahwa MEA harus dipahami sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Karena ke depan industri harus dijalankan secara efisien dan berdaya saing. Dari sisi daya saing sendiri, Indonesia menurutnya memang bukan yang terbaik, tapi juga tidak berada di urutan bawah. Dari sinilah Indonesia akan memulai kompetisi meraih peluangnya secara kompetitif. Apalagi, 40 persen pasar ASEAN itu ada di Indonesia. Dengan kata lain, bangsa ini harus mampu menghadirkan produk-produk yang memiliki daya saing tinggi.
“Jadi kalau ditanya sejauh mana kita siap, saya tidak akan bisa menjawabnya. Yang saya tahu adalah kita berbenah. Apa yang dilakukan Pak Jokowi, misalnya dengan pembangunan infrastruktur, pelabuhan, tol laut, sumber energi. Itu hal mendasar dilakukan dan krusial yang selama ini kurang tertangani serius,” ujar Donna.
Diakuinya bahwa Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan melalui produksi dalam negeri, sehingga harus dipenuhi melalui impor. Hal menurutnya Itu tidak lepas dari banyaknya persoalan di berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke, salah satunya konektifitas perekonomian. Tidak semua kebutuhan bisa diperoleh dari Jakarta dengan harga murah karena biaya dari pulau ke pulau begitu mahal.
“Maka itu yang digarap Pak Jokowi melalui tol laut, sehingga ada transportasi yang terjadwal agar orang mau berusaha itu clear. Kenapa kita belum maksimal di ASEAN, di internasional, salah satunya karena itu. Tapi meski begitu ekonomi kita tetap tumbuh,” ujarnya.
Selain itu, Donna Gultom mengatakan baru-baru ini pemerintahan Jokowi-JK telah menerbitkan banyak paket kebijakan ekonomi. Hal ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi MEA itu sendiri. Nah, tantangannya menurut dia, justru ada di daerah. Apalagi belum lama ini Presiden telah mengumpulkan para kepala daerah untuk melakukan reformasi birokrasi dan regulasi melalui pelayanan satu pintu.
