’’Kalau tidak bisa, kita akan ke negara-negara yang terkena dampak dari masalah ini. Yakni, Bangladesh, Thailand, atau Malaysia,’’ tutur pria 72 tahun itu. Pihaknya tidak akan menunggu pemerintah Myanmar. Pekan ini akan diputuskan apakah TPF akan mengambil alternatif lain atau menunggu isyarat pemerintah Myanmar.

Kemudian, dalam dua pekan ke depan pihaknya akan membuat laporan kepada Dewan HAM PBB. Laporannya berupa metodologi, bagaimana cara pengumpulan fakta, dan mana saja wilayah yang akan diteliti. Selain Rakhine, pihaknya juga akan meneliti Myanmar secara keseluruhan.

Sementara itu, di dalam negeri, TNI AD turut bersiap diri mengantisipasi kedatangan pengungsi warga Rohingnya dari Myanmar. Meski belum mendapat informasi mengenai pergerakan warga Rohingnya ke tanah air, mereka tidak berdiam diri. Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh sudah menjadi tanggung jawab instansinya menjaga perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain.

Termasuk di antaranya daerah yang sangat mungkin menjadi pintu masuk bagi warga Rohingnya ke Indonesia.

”Tugas TNI mengamankan perbatasan,” jelas Afret Denny. (sha/byu/syn/jpg)