TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- Pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kuansing memberikan banyak catatan terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Kuansing tahun 2022.
Itu disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi, Sabtu (29/7/2023) di gedung DPRD Kuansing. Paripurna itu di pimpinn Wakil Ketua II Juprizal SE MSi, dihadiri Ketua DPRD Dr Adam SH MH, Wakil Ketua I H Zuhendri, Sekda H Dedy Sambudi SKep SKM MKes, 21 anggota DPRD, Plt Sekwan Drs Napisman serta sejumlah pejabat daerah di lingkungan Pemkab Kuansing.
Fraksi Partai Golkar misalnya, dalam pandangan umum yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Dr Adam SH MH meminta pada Pemkab melalui Sekda H Dedy Sambudi yang hadir, agar di tahun anggaran 2024, gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dianggarkan 12 bulan sekaligus.
Pasalnya, dalam hearing besama Organisasi Perangkat Daerah (TPP), DPRD menemukan usulan penambahan gaji dan TPP itu hampir di seluruh OPD. Dan itu, kata Adam yang juga Ketua DPRD Kuansing ini, terlihat dalam setiap pergeseran anggaran, baik pada pergesern pertama, kedua, ketiga hingga keempat.
Karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta itu tidak terjadi lagi. Pemkab harus mengusulkan penuh anggaran gaji dan TPP ASN di lingkungan Pemkab Kuansing itu. "Jika itu penting, maka usukan 12 bulan secara langsung dalam APBD murni," kata Adam.
Itu juga menjadi catatan dari Fraksi PPP. PPP melalui Ketua Fraksinya Drs H Darmizar menyebutkan kalau hampir di setiap pergeseran anggaran ada pengusulan penggajian. Sementara di akhir tahun anggaran terjadi sisa lebih pelaksanaan anggaran (Silpa) yang cukup besar. Itu menandakan perencanaan penggunaan anggaran yang belum maksimal.
Disisi lain, Fraksi Partai Nasdem H Muslim juga menyinggung soal pergeseran anggaran yang terkesan kurang perencanaan yang matang. Ia memberikan apreasiasi pada OPD yang realisasi pelaksaan anggaran di atas 90 persen. Sementara OPD yang belum mencapai 90 persen bahkan ada yang di bawah 50 persen, agar terus di genjot kedepan.
Fraksi PKS-Hanura, yang disampaikan H Suprigianto memberikan support pada Fraksi Partai Golkar agar gaji dan TPP ASN dianggarkan penuh pada APBD murni.
Terkait dengan capaian reliaasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 yang hanya terealisasi Rp87,9 miliar lebih atau 72,6 persen, semua fraksi di DPRD, Fraksi Golkar melalui juru bicara Dr Adam SH MH, Drs Darmizar dari PPP, Hisron dari Gerindra, H Muslim dari Nasdem, H Hamzah Alim dari Demokrat, Hengki Rustop dari PAN, Satria Mandala Putra dari PDIP, Aswimar dari PKB dan H Suprigianto dari PKS-Hanura sepakat kalau capaian itu masih rendah bila dibandingkan target Rp121 miliar lebih.
Semua fraksi meminta pada Pemkab melalui Bapenda untuk menggenjot, menggali potensi PAD yang ada dan retribusi daerah. Sebab, pencapaian PAD yang signifikan akan membantu dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Sekda Kuansing H Dedy Sambudi SKep SKM MKes yang ditemui usai paripurna menyambut positif usulan DPRD yang di gagas Fraksi Partai Golkar agar di 2024 gaji dan TPP ASN diusulkan penuh 12 bulan dalam APBD murni bukan dipergeseran. Dia berjanji akan menindaklanjuti usulan itu dalam APBD 2024 mendatang.
Laporan: Desriandi Candra (Telukkuantan)
Editor: Rinaldi
