TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- Fraksi di DPRD Kabupaten Kuantan Singing (Kuansing), menyoroti LKPJ Bupati tahun 2022, mulai soal TPP sampai gaji pegawai.
Dua fraksi di DPRD Kuansing, yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PPP menyoroti soal tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang dianggarkan Pemkab Kuansing.
Mereka mempertanyakan soal pemotongan yang berkedok infak dan sedekah hingga 10 persen. Itu disampaikan masing-masing juru bicaranya dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kuansing terhadap LKPJ Bupati tahun 2022, Jumat (5/5/2023) di gedung DPRD Kuansing.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Endri Yupet SH mengatakan, pemotongan besaran TPP ASN yang mencapai 10 persen dari besaran TPP itu sendiri, dengan modus sedekah atau infak yang akan dipergunakan untuk pembangunan Masjid Agung Kuansing. Bahkan dipergunakan pula untuk kegiatan lain seperti doa padang, turnamen bola kaki dan lainnya.
Pemotongan itu di nilai tidak memiliki dasar hukum. Fraksi Partai Golkar, tidak pernah melarang ASN untuk bersedekah atau berinfak, sepanjang tanpa paksaan. "Biarkan ASN berinfak dan bersedekah seikhlasnya," ujar Endri Yupet.
Tetapi bila sedekah dan infak sudah ditetapkan besarannya, mereka menilai sudah bentuk intervensi.
Selain soal TPP, Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan soal bantuan CSR dari perusahaan yang ada di Kuansing dalam pelaksanaan ivent pacu jalur tahun 2022 lalu. DPRD dan masyarakat tidak tahu berapa besarannya dan untuk apa digunakan. Sebab, sampai sekarang tidak pernah dibuka ke publik.
Sementara juru bicara Fraksi PPP, H Darmizar menyoroti soal kesenjangan besaran TPP ASN di Kuansing. Misalnya saja, pejabat eselon IV di BPKAD dengan eselon IV di kecamatan terjadi kesenjangan yang luar biasa. Ke depan, dalam penetapan TPP tidak terjadi lagi.
Selain itu, dalam hearing-hearing bersama OPD, ditemukan penganggaran keuangan yang asal-asalan. Misalnya saja untuk gaji, tidak dianggarkan setahun. Padahal, hampir di setiap OPD, didapati sisa anggaran yang tidak sedikit. Ada yang mencapai hampir Rp40 miliar. Sementara dalam pembahasan anggaran, disampaikan anggaran yang tidak tersedia.
Sementara Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya H Muslim, meminta Plt Bupati Kuansing mengevaluasi kinerja Kabag Umum. Pasalnya, di dalam hearing-hearing di DPRD tidak bersedia datang, seolah-olah mereka di DPRD tidak dianggap sebagai mitra.
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati 2022, menurut Plt Sekretaris DPRD Kuansing, akan dijawab pemerintah dalam paripurna Senin (8/5/2023).
Laporan: Deriandi Candra (Telukkuantaan)
Editor: Rinaldi
