KUANTAN SINGINGI (RIAUPOS.CO) - SETELAH batalnya disepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kuantan Singingi hingga batas akhir 30 September 2022 hingga pukul 00.00 WIB malam, mengakibatkan terhambatnya tiga agenda besar pemkab jelang akhir tahun.
Adapun tiga agenda besar itu, yakni pemberian sebanyak 600 lebih surat keputusan (SK) guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan tambahan perbaikan penghasilan (TPP) aparatur sipil negara (ASN) kurang lebih lima bulan, serta pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau X di Kabupaten Kuansing pada November 2022 mendatang.
Pembatalan disepakatinya APBD-P ini, disebabkan karena waktu yang sudah mepet dan hanya tinggal kurang lebih 2 jam jelang pukul 00.00 WIB. Kala itu sudah hampir sekitar pukul 22.00 WIB, namun belum juga disepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD Kabupaten Kuansing tahun anggaran 2022.
Plt Bupati Kuansing Drs H Suhardiman Amby Ak MM mengatakan, dirinya belum bisa memastikan kapan akan diserahkannya SK PPPK guru Kuansing kepada para guru yang sudah dinyatakan lulus tes pada tahun 2021 yang lalu. Begitu juga TPP ASN yang sebelumnya direncanakan penganggarannya pada APBD-P 2022.
"Untuk SK PPPK ini memang kewenangan pemerintah daerah, dikarenakan tidak adanya APBD-P ini saya selaku pimpinan belum bisa menentukan waktu kapan akan diserahkan nantinya," ujar Suhardiman Amby, pada Sabtu (1/10) pagi di Telukkantan.
Namun demikian, Suhardiman Amby selaku Plt Bupati Kuansing berjanji akan mengupayakan dalam pergeseran anggaran yang akan segera dilakukan, demi memenuhi kebutuhan dan terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar nantinya.
"Kita akan upayakan, kita tunggu dulu dilakukan pergeseran anggaran sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, jadi sabar, kita akan usahakan sebaik-baiknya," ujar Suhardiman Amby.
Sementara untuk kegiatan Porprov Riau X Kuansing, sambung Suhardiman Amby, dirinya memastikan sudah dianggarkan pada APBD murni Kuansing 2022 dan bantuan keuangan khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
"Sudah dianggarkan, namun untuk biaya operasionalnya belum ada, dan akibat terjadinya kenaikan harga BBM secara nasional mengakibatkan biaya operasional pelaksanaan Porprov membengkak sehingga direncanakan dianggarkan pada APBD Perubahan," jelas Suhardiman.
Kendati demikian, Suhardiman Amby tidak mau menyalahkan pihak manapun atas kegagalan disepakatinya APBD-P tahun anggaran 2022. Baik itu DPRD maupun pihaknya di Pemda Kuansing.(adv)
