SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Pemkab Kepulauan Meranti bakal mendatangi Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta. Kegiatan itu dijadwalkan dalam waktu dekat.
Kedatangan ke Bappenas ini dengan agenda audiensi sinkronisasi langkah bersama dalam mengentas kemiskinan ekstrem di daerah itu.
''Dalam waktu dekat kami akan menggelar pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas. Agenda audiensi membas pengentasan kemiskinan ekstrem di Meranti,'' ungkap Sekda Kepulauan Meranti Bambang Suprianto kepada Riau Pos, Kamis (12/1).
Saat ini, tambahnya, pihaknya telah menggelar koordinasi yang berujung pada usulan pertemuan secara tertulis.
Menjelang pertemuan, mereka masih menunggu jadwal pasti yang telah dijanjikan Bappenas. Sembari itu pihaknya juga tengah menggelar rapat koordinasi lintas OPD untuk mempersiapkan data.
''Audiensi itu nantinya bakal diikuti seluruh kepala OPD. Makanya kita siapkan data dulu dengan rakor lintas perangkat daerah untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan,'' terangnya.
Terhadap persoalan kemiskinan ekstrem di Kepulauan Meranti memang menjadi perhatian penuh. Bahkan pada akhir tahun lalu, Bupati H Muhammad Adil sempat berang kepada Bappenas.
Kekesalan itu disampaikan bupati ketika pusat mengklaim perekonomian Riau baik-baik saja dalam pertemuan di Gedung Daerah Balai Serindit, beberapa bulan lalu.
Bupati menyangkal data Bappenas jika Riau menempati posisi ke lima dalam perkembangan ekonomi dan pembangunan di tingkat nasional.
Menurut bupati, kabupaten yang ia pimpin masih tergolong dalam kategori miskin ekstrem.
Padahal seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau sudah jelas daerahnya
masuk dalam kategori daerah terluar.
Bahkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berada di bawah koordinasi presiden, belasan kementerian, hingga ratusan pemerintah daerah telah diputuskan Kabupaten Kepulaun Meranti masuk dalam kategori miskin ekstem di Riau.
Sehingga, kata bupati, kondisi itu ini benar-benar menjadi atensi presiden untuk segera ditanggulangi secepatnya. Karena sejauh ini ia merasa daerahnya kurang mendapat perhatian dari pusat hingga provinsi.(wir)
