SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Kunjungan Tim Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bappedalitbang Provinsi Riau, Selasa (25/7) kemarin disambut dengan keluhan atas kondisi Kepulauan Meranti.
Sebelum turun ke lapangan, agenda Bappenas dikemas dengan pertemuan silaturahmi dan ramah tamah di aula Sekretariat Daerah (Setda) dipimpin Plt Bupati H Asmar.
Sembari mengucapkan terima kasih dan selamat datang, Asmar memaparkan kondisi daerah yang ia pimpin, yang kian hari semakin sulit. Dengan demikian atas kunjungan tersebut, ia berharap tim dapat melihat langsung kondisi masyarakat daerah setempat.
“Tingginya kemiskinan ekstrem di Meranti umumnya terjadi di daerah marjinal dan terisolir,” ujar Asmar.
Menurutnya hingga saat ini wilayah Meranti masih belum terkoneksi dengan kabupaten lain maupun Pulau Sumatera lewat jalur darat.
Menurutnya hal itu disebabkan atas putusnya akses warga dampak tidak adanya jembatan penghubung Kepulauan Meranti menuju daratan Sumatera. “Sejauh ini masyarakat masih mengandalkan sarana transportasi air tradisional (kempang dan pompong) sebagai sarana utama konektivitas antarpulau,” terangnya.
Dia juga menyampaikan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), yang disebabkan minimnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta rendahnya kemampuan orang tua untuk memenuhi biaya pendidikan.
“Tingginya tingkat kemiskinan juga disebabkan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena minimnya sumber penghasilan sebagai mata pencarian penduduk,” sebut Asmar.
Dengan kondisi tersebut, Plt Bupati Asmar mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen dan memerioritaskan pada upaya penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Untuk itu dengan kedatangan Tim Bappenas dan Bappedalitbang Provinsi Riau, kami berharap dapat memberi pencerahan dan bantuannya untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih baik ke depan,” harapnya.
Kepala Bappedalitbang Riau Amri Juliharnis mengatakan, sesuai arahan Gubernur Riau, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, pihaknya bersinergi untuk mendorong pembangunan daerah perbatasan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Jadi kedatangan kami bersama tim Bappenas adalah untuk menyerap aspirasi secara langsung ke daerah-daerah. Termasuk daerah kemiskinan yang tertinggi yakni Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Amri.
Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris juga menyampaikan bahwa di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Kepulauan Meranti sudah ditetapkan menjadi area kebijakan umum pemerintah pusat.
“Saat ini hanya tinggal mendalaminya saja. Ada kebijakan umum, kebijakan perekonomian maupun akhirnya nanti mengalir sampai ke projek yang pas,” ungkapnya.
Selanjutnya, Tim Bappenas dan Bappedalitbang Provinsi Riau turun langsung ke sejumlah kecamatan didampingi OPD terkait dari Pemkab Kepulauan Meranti.(gem)
Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang
