RIAUPOS.CO - PJ Bupati Kampar H Muhammad Firdaus mengingatkan kepada seluluh perangkat desa se-Kabupaten Kampar untuk netralitas pada pemilu 2024 nantinya. Hal tersebut ditegaskan Pj Bupati Kampar Firdaus saat membuka Musyawarah Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) I Kabupaten Kampar di aula Kantor Bupati Kampar, Bangkinang, Selasa (24/10).
Firdaus menjelaskan, saat ini sudah memasuki tahun politik pemilihan umum 2024 legislatif, dalam hal ini pemilhan legislatif, presiden dan wakil presiden 14 Februari 2024 mendatang.
Firdaus berharap kepala desa serta seluruh perangkat desa mulai dari kepala dusun, sampai Sekdes untuk bisa menjaga netralitas di tengah masyarakat. Lakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga keamanan, dan kelancaran pemilu nantinya.
Firdaus juga berharap kepada PPDI Kampar nantinya tidak ada PPDI tandingan. Sebab sejauh ini banyak organisasi yang muncul dualisme, bahkan dua organisasi yang mengklaim sama-sama kuat dari aturan.
Selain itu, kepada seluruh anggota PPDI Kampar, Firdaus juga minta nantinya untuk terus menjaga kebersamaan dan komunikasi dengan kepala desanya.
‘’Perangkat juga dituntut agar ikut serta menjalankan roda pemerintahan desa, dengan program-program yang telah dibuat pemerintah pusat dan daerah,’’ harap Firdaus.
‘’Kita ketahui, di Kabupaten Kampar terdapat sebanyak 142 desa, 8 kelurahan dan 9 desa persiapan. Dengan demikian, diperkirakan di Kampar saat ini terdapat lebih kurang 2.000-an orang perangkat desa,’’ jelasnya.
Untuk itu, menurut Firdaus seluruh perangkat harus menjalankan tugas yang diamanahkan seperti penurunan angka stunting. Saat ini masih tersisa lebih kurang 14 persen, dan target turun per Des 2023 menjadi 8 persen.
Firdaus menyampaikan terkait kemiskinan ekstrem, untuk di Kabupaten Kampar tercatat lebih kurang 1.002 KK tergolong masyarakat miskin ekstrem.
Firdaus mengimbau terkait kebakaran hutan dan lahan, diminta peran perangkat desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, agar tidak membakar lahan untuk membuka lahan.
Sementara itu, Ketua PPDI Provinsi Riau Nina Siahaan menyampaikan bahwa PPDI sendiri di Indonesia berdiri pada 2006.
Sementara untuk Provinai Riau dibentuk 2019, pada tahun 2019 di Riau baru terbentuk di tiga kabupaten, yakni di Kabupaten Rohul, Rohil serta Kampar. Sementara pada tahun 2019 sampai 2023 ini sudah 8 kabupaten/kota.
Nina menjelaskan, PPDI bukan organisasi tandingan, melainkan organisasi yang tergabung mulai dari kepala dusun sampai sekretaris desa yang memiliki satu visi untuk kemajukan desa.(lim)
Laporan KAMARUDIN, Bangkinang
