BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Pemkab Kampar melakukan berbagai upaya dalam menghapus kemiskinan ekstrem yang berada di kawasan swaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.
Sebelumnya, Pemkab Kampar dan BKSDA Riau, Kementerian Lingkungan Hidup RI sudah melakukan kerja sama Nomor: NK. 372/K.6/BTU/KUM.3/03/2019 dan 414.4/BUP KPR/2019/07 tanggal 13 Maret 2019 tentang pengembangan wisata alam terbatas sebagai penguatan fungsi kawasan suaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling melalui pembangunan jalan interpretasi dan pengembangan penguatan fungsi masyarakat adat, sebagai upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat yang berada dalam kawasan yang mencakup seluas 16.400 hektare pada 9 desa.
Dengan kewenangan yang dimiliki BKSDA, Pemkab Kampar berharap dalam dua tahun ini kemiskinan ekstrem dapat dituntaskan. Demikian dikatakan Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol MM dalam rapat koordinasi dengan Balai Besar Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam (BB KSDA) Provinsi Riau di Bangkinang, Senin (17/10).
Dari panjang 36 Km jalur interpretasi dari 2019-2020 terealisasi sepanjang 22,04 meter sisanya sepanjang 13,058 kilometer belum dapat diselesaikan, sementara realisasi jembatan dari APBD Kampar sebanyak 12 jembatan gantung, sementara dari APBN sebanyak dua unit jembatan.
"Masyarakat di sana sudah hidup dari sejak nenek moyang, namun kehidupan mereka tidak meningkat bahkan masyarakat menilai gajah mati menjadi perhatian, namun jika manusia yang meninggal walaupun sudah menjadi takdir ini dianggap biasa," jelas Kamsol.
Sementara itu, Kepala BB BKSDA Riau Genman Suhefti Hasibuan SHut MM menyampaikan, proposal membuka akses jalan di 9 desa di wilayah kawasan hutan swaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling belum maksimal dilaksanakan begitu juga dengan program lainnya akibat beberapa kendala sehingga MoU tidak berjalan maksimal terutama akibat recofusing Covid-19.(kom)
