JAKARTA (RAIUPOS.CO) - Surat telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait isu minyak goreng (migor) mendapat sorotan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta agar polri juga menindak tegas preman berdasi yang memainkan distribusi migor.
Surat telegram terkait migor tersebut bernomor ST/990/V/RES.2.1/2022, tertanggal 20 Mei 2022. Ada lima poin dalam telegram yang harus dilaksanakan jajaran polda. Pertama, mendorong pelaku usaha mempercepat distribusi dengan margin yang tepat agar pengecer bisa menjual migor curah sesuai HET Rp14 ribu per liter. Kedua, berkomunikasi dengan pelaku usaha minuman dan makanan membantu distribusi migor curah
Ketiga, mengecek seluruh pasar tradisional terkait stok, distribusi dan harga migor curah. Keempat, mencegah penjualan migor curah di atas HET. Kelima, melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pungutan liar atau premanisme yang menganggu jalur distribusi dan mempengaruhi harga migor curah di pasaran.
Koordinator MAKI sekaligus pelapor kasus migor, Boyamin Saiman menuturkan, dari kelima poin itu, poin satu hingga tiga sudah dilakukan jajaran polri. Polisi sudah mendorong agar migor yang disimpan di gudang dijual. "Ditemukan di Medan, Lampung, Serang dan berbagai kota lainnya," paparnya.
Polisi saat itu tidak memprosesnya sebagai kasus penimbunan. Hal itu dikarenakan kepolisian lebih mengutamakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau diproses penimbunan, migor akan semakin langka. "Malah menimbulkan kekacauan yang lebih besar," ujarnya.
Untuk poin keempat, pengawasan menjaga HET memang harus terus dilakukan. Nah, terkait poin kelima perlu untuk diperluas oleh polisi. Menurut Boyamin, saat ini yang menganggu jalur distribusi migor bukan preman jalanan. Justru, preman berdasi yang memainkan harga migor. Boyamin berharap preman high class itu juga ditindak. "Preman berdasi ini bahkan bisa menitip harga, misalnya Rp5 ribu per liter masuk kantong mereka," tegasnya. (idr/bay/jpg)
