JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Kasus mega korupsi baru, yang berada dalam tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) menjadi perbincangan publik. Bahkan diduga kasus tersebut membuat negara rugi mencapai di atas Rp10 triliun.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo membenarkan terdapat kerugian negara di kasus Asabri. Ia pun masih menunggu panggilan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk membahas kasus tersebut lebih lanjut.
“Asabri kita tunggu panggilan dari Pak Menko Polhukam, kita sudah lihat (kasusnya). Memang ya seperti yang disampaikan itu, ada kerugian di portofolio sisi sahamnya,” tuturnya di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1).
Saat ini pihaknya juga tengah mengkaji apakah benar kerugian negara mencapai Rp 10 triliun. Pasalnya, nilai saham terus bergerak.
“Iya ini sedang kita kaji, sedang kita lihat karena kan nilainya bergerak terus. Tapi memang ada penurunan nilai disisi sahamnya, reksadana,” katanya.
Ia pun menyebutkan kasus itu terjadi karena Asabri bermain pada saham-saham gorengan. “Ya itu nama-nama yang sudah beredar itulah nama-nama sahamnya, kan sudah pada tahu juga,” kata dia.
Terkait penyelesaian kasus, Tiko panggilan akrabnya mengatakan bahwa opsi untuk membenahi perseroan belum ada. Nantinya, penyelesaian kasus pun akan berbeda dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Wah belum tahu (opsi), baru mau kita teliti dulu kejadiannya seperti apa dan lossnya (kerugian) seperti apa. Kalau opsi Asabri belum ada opsi. Kalau Asabri kan asuransi sosial pasti penyelesaiannya beda dengan Jiwasraya, lain. Nanti kita lihat dengan Pak Menkopolhukam,” tutup dia.
Sebagai informasi, saham-saham yang dimasuki Asabri, salah satunya adalah PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM), PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Inti Agro Resources Tbk (IIKP), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Eurika Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE).
Editor: Deslina
Sumber: Jawapos.com
