JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (7/4). Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kini telah tiba dan sedang dalam pemeriksaan intensif tim penindakan KPK.
Selain Bupati Meranti, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau pun turut diamankan dan dibawa ke markas lembaga antirasuah itu di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
"Ada dua orang, yaitu Bupati Kepulauan Meranti dan satu orang anggota tim BPK Perwakilan Riau," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (7/4).
Sementara itu, beberapa pihak yang diamankan masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK. Saat ini, Bupati dan tim BPK perwakilan Riau tengah dalam pemeriksaan intensif.
"Terperiksa lainnya menyusul masih dalam perjalanan. Keduanya segera dilakukan pemeriksaan lanjutan," tegas Ali.
KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kepulauan MerantiKamis (6/4) malam. Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan pejabat strategis di wilayah tersebut.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, 25 orang diamankan dalam tangkap tangan itu. Selain Bupati, terdapat Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas hingga Kepala Bidang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Sejauh ini tim KPK mengamankan 25 orang terdiri dari Bupati, Sekda, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Bidang dan pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, serta ajudan Bupati dan pihak swasta," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (7/4).
Ali memastikan, pihaknya akan mendalami dugaan awal terjadinya tindak pidana korupsi, yang diduga melibatkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Saat ini, mereka tengah dalam perjalanan menuju markas KPK.
"Tim KPK masih terus dalami dengan melakukan permintaan keterangan terhadap para terperiksa. Perkembangan akan disampaikan," tegas Ali.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menduga, terdapat dugaan penerimaan suap yang melibatkan orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu. KPK saat ini masih memproses berkaitan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
"Suap pengadaan jasa umraoh, itu yang tercapture awal, selanjutnya kami kembangkan," ucap Nurul Ghufron.
Selain itu, kata Ghufron, pihaknya juga menduga terdapat pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di Kabupaten Meranti. Hal ini disinyalir, turut dimainkan oleh Bupati Muhammad Adil.
"Pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan (UP dan GUP) dipotong 5-10 persen," ucap Ghufron.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
