TAPUNG (RIAUPOS.CO) - Saat ini kebun petani plasma maupun swadaya mencapai 42 persen kini telah memasuki masa peremajaan dengan rata-rata usia tanaman diatas 25 tahun. Terdapat 513 ribu hektare kebun sawit plasma yang tersebar di 15 provinsi dimana sebagian di antaranya adalah petani binaan anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang memerlukan peremajaan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum (Ketum) GAPKI, Eddy Martono dalam acara Kick Off Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kemitraan anggota GAPKI di Kabupaten Kampar Riau, Senin (18/9).
“Petani mitra GAPKI seharusnya sudah clean and clear memenuhi persayaratan PSR, Namun ternyata masih harus bergelut dengan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan legalitas lahan,’’ tutur Eddy.
“Terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU), adanya lahan yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan padahal telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) padahal sudah pernah menjadi agunan di bank hingga kendala dari petaninya sendiri di mana banyak yang enggan melakukan replanting dengan alasan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang masih tinggi,” ungkap Eddy.
Menurutnya, petani sawit Indonesia memerlukan pendampingan yang sangat serius dari pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan swasta agar percepatan program PSR bisa terimplementasi dengan cepat. “Kami mengapresiasi lahirnya Perpres nomor tiga tahun 2022 yang membuka peluang kami (pengusaha) untuk melakukan pendampingan kepada para petani binaan dalam program PSR kemitraan,” ucap Eddy.
Sebagaimana diketahui, PSR merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, dengan mengganti tanaman tua atau tidak produktif dengan bibit baru yang lebih berkualitas.
“Hingga saat ini kami mengucurkan Rp8,8 triliun untuk program PSR,” ungkap Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman dalam kesempatan yang sama.
Sejak keluarnya kebijakan PSR jalur kemitraan, implementasi program ini menjadi semakin menjanjikan. Saat ini BPDPKS tengah menelaah 17 proposal PSR kemitraan yang membuatnya yakin mencapai target pemerintah yakni 500 ribu dalam kurun tiga tahun kedepan.(fiz)
