Tidak hanya itu, dia juga menyampaikan bahwa dalam proses pengadaan MGS dibantu oleh sebanyak 75 produsen, 1.669 distributor serta 27.449 pengecer. "Jadi bukan berarti penyediaan minyak goreng yang terjangkau kepada masyarakat dihentikan tapi dilanjutkan dengan skema DMO, DPO," lanjut dia.

Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih terus mendalami dugaan kartel minyak goreng. Rencananya pekan ini KPPU akan memanggil puluhan perusahaan produsen minyak goreng. Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean menyebut pemanggilan akan dilakukan pada 31 Mei hingga 9 Juni 2022 mendatang.

"Dalam proses penyelidikan kita, kita membutuhkan dua alat bukti untuk masing-masing terlapor. Ini harus komprehensif datanya, kita lihat proses penyelidikan kita, dan panggil pihak saksi, setelah dikumpulkan kita olah dan minta pendapat ahli," ujar Goppera.

Masa penyelidikan KPPU akan berakhir sekitar satu bulan lagi. Dari proses penyelidikan yang dilakukan saat ini, Gopprera membuka opsi untuk melakukan penambahan masa penyelidikan terhadap para terlapor. Namun, ia masih menyimpan sejumlah opsi lainnya untuk pengumpulan-pengumpulan bukti dari perusahaan minyak goreng.

"Kalau kita perlu perpanjangan kita akan minta perpanjangan, saat ini belum ada disimpulkan, harus mengacu pada proses penyelidikan kita," ujarnya.

Sementara itu, memonitor mengenai perkembangan harga minyak goreng di pasaran, KPPU menyatakan bahwa harga minyak goreng kemasan justru naik usai pemerintah mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya sejak 23 Mei 2022.

Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala mengatakan kondisi ini berbanding terbalik dengan harga minyak goreng curah yang justru turun setelah larangan ekspor dicabut.

"Ada sedikit perubahan di mana harga minyak goreng curah menurun. Sementara minyak goreng kemasan mengalami kenaikan," ujar Mulyawan.(agf/jpg)