KAMPAR (RIAUPOS.CO) - Guna mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengendalian inflasi pangan daerah, Bank Indonesia (BI) bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau meluncurkan program unggulan BUMDes se-Provinsi Riau. Kegiatan tersebut dilakukan saat momen peresmian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Riau Riau di Desa Bindereng, Kabupaten Kampar, Senin (12/9).
Program pengendalian inflasi daerah tersebut bertujuan mengoptimalkan peran BUMDes dalam menjaga kesinambungan pasokan. Termasuk mengatur efisiensi rantai distribusi untuk komoditas cabai. Dengan program ini, Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia yang fokus pada pengembangan peran BUMDes dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Hal itu pun diapresiasi oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono. Lebih lanjut Doni menyoroti potensi strategis 1.591 BUMDes di Riau, di mana kurang lebih 200 BUMDes yang bergerak di bidang pertanian dapat digerakkan mendukung optimalisasi budidaya cabai. "Koordinasi dan kolaborasi erat dari semua pihak yang terlibat, baik dinas PMD selaku pendamping Bumdes, Dinas Pertanian selaku pakar dalam budidaya, Dinas Perindag selaku pengatur pasar dan pihak-pihak lain akan memperkuat terbentuknya ekosistem ini. Untuk itu kami mengajak semua pihak untuk meningkatkan sinergi dalam implementasi upaya pengendalian inflasi," jelas Doni P Joewono.
Gubernur Riau Syamsuar menilai, peresmian GNPIP Riau ini merupakan wujud kontribusi pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi melalui penguatan peran dan kinerja BUMDes dalam pemenuhan ketersediaan pasokan di daerah. "Pemerintah Provinsi Riau saat ini berupaya menekan laju inflasi dengan melakukan beberapa tindakan cepat, salah satunya melakukan penanaman cabai di lingkungan masing-masing. Upaya selanjutnya adalah dengan menggerakkan BUMDes untuk menanam cabai," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengapresiasi langkah strategis perluasan kerja sama antardaerah, penguatan BUMDes pangan sebagai penyedia pasokan maupun stabilisator harta serta pengembangan klaster-klaster pangan. Sejalan dengan hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Marsiaman Saragih menegaskan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak dalam pengendalian inflasi. "Dukungan akses pembiayaan dan teknis guna optimalisasi kinerja BUMDes akan menopang pemenuhan kebutuhan pangan lokal secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari provinsi lain," ujarnya.
Keberhasilan implementasi program pemberdayaan BUMDes Riau diharapkan semakin memperkuat upaya bersama untuk membawa inflasi pangan pada target kisaran, sehingga kestabilan harga dan ketahanan pangan nasional dapat tercapai. Pada peresmian program GNPIP Riau ini, turut disampaikan Program Dedikasi untuk Negeri dalam bentuk paket Internet of Things (IoT) Digital Farming, Alsintan, serta Sarana Pendukung Pertanian kepada 6 (enam) kelompok tani cabai untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi dan digitalisasi pertanian.(esi)
