PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta berlandaskan amanat dan Peraturan Menpan Nomor 10 Tahun 2019, maka Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Acara dirangkai dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BPN Riau yang dipusatkan di Hotel Prime Park Pekanbaru, Kamis (3/12). Rakerda digelar hingga Sabtu (5/12) besok.
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini disaksikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau Evarevita SE MSi yang mewakili Gubernur Riau, Pimpinan DPRD Riau Hardianto, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Dr Mia Amati SH MH, perwakilan Polda Riau, perwakilan Dandrem, perwakilan Lembaga Adat Melayu (LAM) dan perwakilan Rektor Universitas Riau. Acara ini juga dihadiri Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Sunraizal SE MM CfrA CFE.
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini juga dilakukan secara virtual dan disaksikan bupati/wali kota se-Riau." Sebenarnya Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini sudah lama mau dilaksanakan yakni sejak April lalu, tapi tertunda akibat pandemi Covid-19. Kalau menunggu kapan pendemi berakhir kita tidak tahu, sementara waktu terus berjalan. Makanya sekarang kami laksanakan," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Riau M Syahrir A Ptnh SH MM kepada Riau Pos, Kamis (3/12).
"Pembangunan Zona Integritas ini memerlukan komitmen setiap unsur yakni komitmen instansi, komitmen setiap unit kerja dan komitmen individu. Dengan adanya pencanangan ini maka berarti kami sebagai penyelenggara publik, suka tidak suka, siap tidak siap harus melaksanakan zona integritas," tambahnya.
Kemarin, Kakanwil BPN Riau ini juga menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Intergritas di hadapan para saksi. Setelah itu, diikuti penandatanganan pakta integritas oleh Kakanwil BPN Riau dan Pejabat Administrator BPN Riau. Usai penandatangan pakta integritas, dilanjutkan pemukulan gong oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau Evarevita SE MSi sebagai tanda dibukanya Rakerda BPN Riau 2020.
Rakerda ini mengangkat tema Evaluasi Kinerja 2020 dan Strategi 2021 Menuju Layanan Elektronik yang Berkualitas dan Akuntabel. Kegiatan ini merupakan wujud implementasi misi Kementerian ATR/BPN yaitu transformasi menuju era digital dengan visi besarnya pada tahun 2025 yakni terwujudnya Kementerian ATR/BPN menjadi institusi pengelolaan pertanahan dan tata ruang berstandar dunia.
"Tahun depan, kami harus mempersiapkan SDM untuk pelayanan pertahanan berbasis elektronik seperti HT Elektonik, SKPT Elektronik, Checking dan Roya Elektronik serta Program E-Office untuk mempercepat dan mempermudah kami dalam pelayanan pertahanan. Kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota, saya minta tahun 2021 untuk menerapkan seluruh pelayanan elektronik di satuan kerja," ujar Syahrir.
"Harapan saya rakerda ini mampu menghasilkan rumusan mengenai simpul-simpul proses percepatan pelaksanaan program strategis nasional dan penerapan pelayanan elektronik di lingkungan BPN Riau. Sehingga BPN menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi, inovasi dan kolaborasi serta terwujudnya kantor layanan yang maju dan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik," tambahnya.
Sementara itu, oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau Evarevita E MSi mengatakan Pemprov Riau sangat mendukung kegiatan pertanahan yang dilakukan Kanwil BPN Riau dan jajaran. "Kami sangat mengapresiasi layanan elektronik ini. Kami juga terbantu atas kinerja teman-teman BPN Riau mempercepat pembangunan tol," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Irjen Kementerian ATR/BPN Sunraizal SE MM CfrA CFE. "Kami apresiasi hubungan Kanwil BPN Riau dengan pemerintah daerah sangat baik. Taapi, kami juga perlu ingatkan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas ini juga perlu komitmen dan aksi. Kalau pencanangan saja maka tidak akan berhasil," timpalnya.(c)
