PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru menerima penghargaan dari wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian Perindustrian RI. Predikat WBK ini adalah capaian yang bergengsi bagi satuan kerja pemerintah setelah melalui serangkaian seleksi sangat ketat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan Kementerian PAN-RB.
Pada kesempatan ini dilaksanakan penyerahan penghargaan Predikat WBK langsung dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Kepala BSPJI Pekanbaru Dindin Syafruddin. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan rapat koordinasi pengawasan tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di Hotel Grand Sheraton Jakarta.
Dengan penghargaan ini semakin menguatkan komitmen BSPJI Pekanbaru untuk terus menjunjung semangat penyelenggaraan kegiatan yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme dan bebas gratifikasi dalam pelayanan publiknya. Hal ini juga berhubungan dalam rangka menuju kepuasan pelanggan yang semakin hebat.
Kepala BSPJI Pekanbaru Dindin Syafruddin mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Kementerian Perindustrian RI. “Mohon doa dan dukungan dari semua stakeholder agar kiranya BSPJI Pekanbaru dapat mempertahankan predikat ini. Bahkan mencapai predikat yang lebih tinggi yaitu Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM),” paparnya.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi.
Secara umum, targetnya adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. BSPJI Pekanbaru telah membangun pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja melalui pembangunan zona integritas menuju WBK.
Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Keberhasilan pembangunan ZI diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.(c/rio)
