PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil meraih peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, dari kategori C tahun 2022 lalu menjadi kategori A pada tahun 2023 ini.
Hal ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik 2023 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Syahrial Abdi menjelaskan, peningkatan capai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Pemprov Riau yakni adanya peningkatan penilaian dari UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga memperoleh indeks 4,5 atau A-.
“Dari tahun 2022 lalu dengan nilai indeks Samsat Provinsi Riau sebesar 2,00 atau dengan nilai C,” katanya. Lebih lanjut dikatakanya, Dinas Sosial Provinsi Riau juga memperoleh PEKPP dengan indeks 4,01 atau dengan nilai A-. Sedangkan RSUD Arifin Achmad memperoleh indeks 3,66 dengan kategori nilai nya adalah B. Sehingga jika diakumulasikan, berdasarkan penilaian PEKPP Provinsi Riau tahun 2023 indeksnya berada pada angka 4,04, atau memperoleh A-.
“Terjadi peningkatan PEKPP Provinsi Riau tahun 2023,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Riau juga berhasil meningkatkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) menjadi BB alias sangat baik pada tahun 2023 ini. Atas capaian tersebut, Pemprov Riau berhasil meraih penghargaan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution dalam kegiatan penyerahan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) 2023, di Bali, Rabu (6/12) kemarin.
Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’aruf Amin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada instansi, pemda dan semua pihak yang menerima penghargaan tahun 2023 ini.
Meski menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata, Wapres mengingatkan agar instansi pemerintah tak cepat berpuas diri karena reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan.
Menurutnya, sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi semuapihak untuk terus berbenah. “Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif dan serentak tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah,” ujarnya.(sol)
