DUMAI (RIAUPOS.CO) - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (RI) melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama tujuh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau, Rabu (22/2).

Kegiatan yang dilangsungkan di Kantor Ombudsman RI itu, juga dihadiri oleh Wali Kota Dumai H Paisal, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Bupati Kabupaten Bengkalis Kasmarni, Pj Bupati Kabupaten Kampar Kamsol, Bupati Kabupaten Siak Alfedri, Bupati Rokan Hulu Sukiman, dan Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman.

Nota kesepakatan ini merupakan landasan kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Juga untuk mempercepat penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di wilayah Provinsi Riau.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Ombudsman RI, Najih mengharapkan kerja bersama antara Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dengan seluruh instansi  atau lembaga penyelenggara layanan.

''Melalui nota kesepahaman ini, semoga terjalin sinergi yang baik antara Ombudsman RI dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau. Terutama pada bagian yang menjadi objek kerja sama seperti percepatan penyelesaian laporan masyarakat, pencegahan maladministrasi, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan pertukaran data dan informasi,'' ucapnya.

Di sela-sela kegiatannya, Wali Kota Dumai H Paisal menyambut baik kerja sama tersebut dan berkomitmen untuk terbuka dalam menerima masukan maupun informasi apabila pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kota Dumai masih ada yang perlu diperbaiki.

''Atas nama Pemko Dumai kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas komitmen Ombudsman RI, karena telah mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, efektif, dan efisien,'' ungkapnya.(mx12/rpg)