BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Sempena peringatan Hari Ozon Sedunia Perkumpulan Keslimasy inisiasi Sinergi Bengkalis Hijau (SBH) pada 23 dan 24 September 2023 menggelar Workshop Restorasi Mangrove sebagai peningkatan ekonomi masyarakat melalui pariwisata, perhutanan sosial dan perdagangan carbon dan penghijauan mangrove vegetasi bakau putih (rhizophora stylosa) dan api-api (avicennia marina) zona satu dan zona dua di Desa Deluk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Workshop yang ditaja SBH menghadirkan 4 orang narasumber, yaitu Bappeda Kabupaten Bengkalis, Politeknik Negeri Bengkalis, Jikalahari, FITRA Riau dan Perkumpulan Keslimasy sebagai moderator. Muhammad Iskandar, Koordinator SBH mengatakan, peringatan hari ozon sedunia ini ditetapkan oleh PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) sebagai gerakan bersama dan kesadaran masyarakat dunia untuk melakukan penyelamatan bumi dari pemanasan global GRK (Gas Rumah Kaca) yang bisa menyebabkan lapisan ozon secara terus-menerus menipis sehingga dapat menyebabkan kebocoran.

“Harapan kami sempena peringati hari ozon ini dapat membangun kinerja kolektif dan kolaboratif antarpihak yang berkepentingan dalam pelestarian, pembangunan, penanggulangan abrasi maupun perubahan iklim dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Iskandar.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan Politeknik Negeri Bengkalis dalam meningkatkan ekonomi pesisir, melalui pariwisata disampaikan oleh Hendra Saputra ketua pusat studi photogrammetry dan informasi geospesial mewakili Direktur Polbeng.

“Pengabdian masyarakat yang sudah kami lakukan bermacam-macam baik dari penelitian, pendampingan BUMDes, peningkatan sumber daya dan bantuan sarana prasarana kelompok maupun masyarakat. Kami siap menjadi mitra SBH dan desa dalam pengembangan kawasan pariwisata pesisir sebagai peningkatan ekonomi masyarakat, nanti tolong pihak desa bantu surati Polbeng untuk kebutuhan mitra," ujar Iskandar.

Kepastian hukum untuk ruang kelola masyarakat dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial sebagai peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, disampaikan oleh Veri Syardianta, staf Kampanye dan Advokasi Jikalahari.

PS (perhutanan sosial) salah satu jalan penyelesaian konflik, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari 1,2 juta hektare alokasi PS di Indonesia, sekitar 80 persen PIAPS itu diambil dari izin-izin perusahaan.

“PS ini tetap wajib dan baik untuk masyarakat, maka dari itu ke depan usulan PS perlu mendapat perhatian, dukungan dan bantuan pemerintah daerah. Kami telah mengusulkan 5 desa alokasi PS di bengkalis sebagai legalitas ruangkelola masyarakat di kawasan hutan, untuk kawasan mangrove Desa Deluk juga memiliki potensi PS jika di lihat dari data PIAPS ada sekitar 222 hektare yang bisa diusulkan,” jelasnya.

Potensi pengelolaan APBDes untuk pegelolaan lingkungan hidup disampaikan oleh Koordinator FITRA Riau Triono Hadi. Ia mengatakan, potensi menganggarkan dana desa untuk lingkungan sangat memungkinkan baik dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Benlanja Negara), ADD (Anggaran Dana Desa) termasuk bantuan keuangan Barmasa, oleh karena itu desa sudah seharusnya memproritaskan perlindungan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan maupun perencanaan pembangunan desa.

Maka perlu didampingi supaya perencanaan ini untuk ke depannya akan membantu dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat khususnya di bidang lingkungan hidup dan kewirausahaan baik itu di masyarakat maupun kehidupan yang akan datang selanjutnya.

Saat ini yang menjadi masalah adalah desa masih menjadi kebingungan merancang atau mendesain, maka dari itu perlu didampingi oleh komunitas lingkungan hidup, pegiat-pegiat lingkungan di desa boleh juga dilakukan SBH.

“Ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, yang pertama berkolaborasi bagaimana mengintegrasikan isu-isu lingkungan hidup dalam perancangan  pembangunan baik itu tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Yang kedua membikin rencana aksi di tingkat kabupaten dan tingkat desa secara integrasi dalam rangka perlindungan lingkungan hidup dan yang ke tiga menganggarkan atau menyediakan program-progam peduli lingkungan,” ujar Seriono.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan pesisir sebagai peningkatan ekonomi masyarakat disampaikan oleh Syahruddin Sekretaris Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Bengkalis.

Menurutnya, Pemerintah Bengkalis sangat menyambut baik adanya inisiatif dan dukungan dari masyarakat dan seluruh stakeholder guna mendukung cita-cita tersebut. Kegiatan SBH ini merupakan kolaborasi yang sangat diperlukan dalam mencapai ultimate outcome dari rencana pembangunan yang sudah dibuat Pemerintah bengkalis.

Hal ini merupakan bentuk implementasi misi pertama pemerintah bengkalis yang memfokuskan pada pengelolaan seluruh potensi daerah khususnya potensi ekonomi dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.

“Pada prinsipnya Pemerintah Bengkalis sangat konsisten untuk mengembangkan dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat pesisir dalam rangka peningkatan kesejahteraan maupun pengembangan kawasan, nanti hasil dari workshop ini bisa kita diskusikan lagi di kantor Bappeda,” kata Syahruddin.

Sebagai kegiatan penutup dilakukan penanaman bersama 511 bibit mangrove vegetasi avicennia marina dan rhizophora stylosa zona satu dan dua di belakang batu pemecah gelombang kawasan sedimentasi. Penanaman 511 yang dilakukan sesuai dengan usia bengkalis dan bentuk kepedulian masyarakat secara partisipatif dalam penanggulangan abrasi dan perubahan iklim.

Kegiatan workshop dan restorasi mangrove ini dihadiri Bappeda Kabupaten Bengkalis, BRGM, Camat Bantan, Pemerintah Desa, Polres, Kodim 0303, DLH, KPH Bengkalis Pulau, Polbeng, STAIN, Jikalahari, FITRA Riau, Maulin Consultant, Prahu, Perkumpulan Keslimasy, Semesta,  Dema STAIN, BEM Polbeng, Mapala Bestari, Mapala Humendala, Brimapala Sungkai, Mapala Suluh dan masyarakat umum.

Laporan: Abu Kasim (Bengkalis)
Editor: Edwar Yaman