PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) hingga saat ini terus berupaya untuk menjaga kelestarian ekosistem gambut dan mangrove yang ada. Beberapa cara yang sudah dilakukan di antaranya dengan membuat sekat kanal dan sumur bor.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau Mamun Murod mengatakan, hingga saat ini di Riau sudah dibangun sebanyak 2.077 sekat kanal. Pembangunan sekat kanal tersebut difokuskan pada daerah yang banyak memiliki lahan gambut dan rawan terjadi kebakatan hutan dan lahan (Karhutla). “Hingga saat ini sudah terbangun 2.077 sekat kanal di Riau. Hasil kerja sama antara Pemprov Riau dan BRGM,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, selain upaya tetap menjaga agar lahan gambut tetap basah dengan membangun sekat kanal. Upaya lain untuk mengatasi karhutla yakni dengan menyediakan sumber air berupa sumur bor di lokasi yang juga dianggap rawan terjadi karhutla.
“Untuk pembangunan sumur bor sudah dibangun sebanyak 1.125 unit. Kemudian juga ada revegetasi lahan gambut seluas 302,5 Ha,” sebutnya.
Dalam upaya menjaga lahan gambut tersebut, pihaknya juga melibatkan masyarakat setempat. Dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui program-program yang dibuat, selain itu agar masyarakat juga ikut menjaga pembangunan yang sudah dilaksanakan.
“Dalam upaya pembangunan sekat kanal dan sumur bor tersebut, juga melibatkan 257 kelompok masyarakat penerimaan revitalisasi ekonomi. Kemudian juga ada 208 desa mandiri peduli gambut dan 104 desa mandiri peduli mangrove,” ujarnya.
Murod juga mengatakan, sebagai daerah yang memiliki mangrove cukup luas di Indonesia. Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi percontohan (pilot project) dalam program rehabilitasi mangrove melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), dengan dukungan dana dari World Bank.
Program ini menargetkan rehabilitasi lahan mangrove seluas 7.498 hektare yang tersebar di enam kabupaten/kota di Riau. Adapun keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Dumai dengan luas masing-masing area rehabilitasi yang bervariasi.
“Kabupaten Indragiri Hilir menjadi kabupaten terluas yang direhabilitasi dengan luasan 3.660 hektare, disusul Bengkalis seluas 1.400 hektare, Pelalawan 1309 hektare, Rokan Hilir 674 hektare, Kepulauan Meranti seluas 385 hektare dan Dumai seluas 70 hektare,” katanya.(sol)
