‘’Kita anggarkan untuk dibantu selama tiga bulan. Pemakaiannya seperti apa tentu ada mekanismenya. Kalau PSBB tidak diberlakukan tentu saja anggarannya pun tidak perlu kita gunakan. Kemudian dengan kondisi sekarang sangat berdampak kepada pelaku-pelaku usaha, pada industri yang ada terutama industri kecil. Pemerintah tidak ingin industri ini mati. Kita tidak ingin pelaku-pelaku usaha kegiatannya berhenti. Tentu ada stimulus-stimulus yang mesti diberikan selain dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengguna kredit dan lain sebagainya. Contoh lain, tukang jahit, pembuat dan pedagang makanan atau minuman, kue dan sebagainya yang saat menjelang puasa ini mulai banyak pesanan. Karena kondisi sedang pandemi corona, penghasilan mereka turun drastis. Ini perlu kita bantu,’’ katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Elis Julinarti, Plt Kepala Dinas PUPR Boyke Sitinjak (kiri) dan Kepala Dinas Kominfo saat konferensi pers penjelasan penanganan dan pencegahan Covid-19.
Bantuan juga perlu disiapkan untuk para pelaku usaha yang karena kondisi ini membuat lonjakan-lonjakan harga bahan baku dan sebagainya. Di sini diperlukan kesiapan anggaran daerah untuk membantunya. Total masyarakat yang dialokasikan Pemkab Inhu untuk dibantu sebanyak 36.000 kepala keluarga, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi corona.
‘’Kapan kita melakukan bantuan itu, ya sekali lagi, kalau kondisinya betul-betul memerlukan. Angka yang kita sampaikan Rp90,2 miliar itu sebenarnya bisa bergerak terus tergantung situasi dan aturan-aturan baru yang mungkin masih akan diberlakukan pemerintah pusat maupun provinsi. Tapi untuk sementara sebesar itu yang kita laporkan saat Kementerian Dalam Negeri meminta laporan kesiapan anggaran. Sekali lagi dengan catatan, kalau kondisinya terburuk. Kalau tidak, anggarannya tentu tidak dipakai. Kami juga tidak berani macam-macam, tidak berani yang aneh-aneh,’’ katanya.
Kepala BPKAD Inhu Ibrahim Alimin menyebutkan, anggaran yang disiagakan itu berasal dari pergeseran anggaran pada APBD Inhu. ‘’Dana Rp90,2 miliar itu disiapkan untuk pencegahan dan penanggulangan mulai dari penyemprotan hingga pemakaman. Artinya anggaran ini disimulasikan seperti sudah ada yang meninggal. Begitu juga ketika kasusnya meningkat, kita sudah punya alokasi anggaran untuk dipakai,’’ ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Inhu Elis Julinarti mengatakan, pihaknya mengajukan kesiapan anggaran sebesar lebih dari Rp46 miliar yang antara lain dipergunakan untuk penyiapan tempat perawatan, perlengkapan alat pelindung diri (APD), obat-obatan, peralatan medis, insentif paramedis dan sebagainya. Disebutkannya, hingga kini Inhu belum ada merawat pasien baik yang PDP maupun terkonfirmasi positif. ‘’Tetapi kita sudah siapkan anggaran untuk penanganan jika nanti ada pasien. Mudah-mudahan tidak ada,’’ kata Elis.
Plt Kepala Dinas PUPR Inhu Boyke Sitinjak mengatakan PUPR siap mengantisipasi virus corona dengan kegiatan penyediaan air bersih untuk masyarakat dengan cara memberikan penyaluran air bersih yang diperlukan masyarakat yang sumber air bersihnya berasal dari PDAM Tirta Indra Rengat. Dinas PUPR Inhu menyiapkan sarana hidran umum. PUPR juga menganggarkan anggaran untuk kegiatan peningkatan akses air minum melalui spam pedesaan 1.920 sambungan rumah dan 100 sambungan rumah untuk spam perkotaan.
Di bidang ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja menggesa realisasi pendaftaran program kartu prakerja yang merupakan bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja, pencari kerja serta pelaku usaha mikro kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemic Covid-19. Bantuan ini merupakan program yang dijalankan pemerintah pusat melalui anggaran sebesar Rp 3.550.000 per orang.
‘’Hingga 15 April 2020 di Inhu sebanyak 10.592 orang sudah melakukan pendaftaran. Dinas Tenaga Kerja Inhu akan membantu memberikan pendampingan pendaftaran dan membantu menyiapkan beberapa computer untuk masyarakat yang mendaftar di kantor Dinas Tenaga Kerja,’’ ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Endang Mulyawan.
Endang juga mengatakan pihaknya sudah memberikan data sebanyak 6.000 lebih buruh/pekerja yang berpotensi berdampak ekonomi akibat pandemic virus corona. ‘’Kita sudah berikan data untuk turut diberikan bantuan,’’ katanya.(adv)
