PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Banyak hal yang harus dipenuhi Riau, jika ingin Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) menjadi Bandara transit haji, atau dikenal sebagai embarkasi/debarkasi haji. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Agama (Kemenag) RI sangat mendukung penuh.
Namun, Pemprov Riau tetap diminta berkoordinasi dengan institusi atau lembaga lintas sektoral lainnya, seperti Angkasa Pura II, Kementerian Perhubungan hingga Kementerian Keuangan. Demikian disampaikan Sekretaris Jendral Kemenag RI H Nur Syam kepada Riau Pos dalam lawatannya, akhir pekan lalu. Menurutnya untuk menjadi Bandara transit haji, memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
“Mulai terkait lahan, infrastruktur, dalam rangka pengajuan menjadi bandara transit, menjadi penentu dalam izin Bandara bisa jadi embarkasi/debarkasi. Kami tentunya sangat mendukung keinginan tersebut,” kata Sekjen Kemenag RI.
Namun yang perlu diingat oleh Pemprov Riau, tambahnya, karena hal tersebut melibatkan instansi lain, Seperti Kemenhub, Kemenkeu, maka komunikasi dan jaringan kerja sama harus dilakukan. Sehingga dalam memperoleh kemudahan untuk pengusulan menjadi Bandara transit tersebut dapat terwujud.
“Pemda dan Kemenag Riau, harus terus intens berkomunikasi, dibangun terus dalam pemenuhan syarat-syarat menjadi Bandara transit,” tambahnya.
Berbagai langkah sudah mulai dikoordinasikan antara Pemprov Riau bersama Kemenag Riau dan Pemko Pekanbaru. Seperti pembebasan lahan untuk menyambung jalur landasan serta menambah penerbangan dan pembenahan di Bandara SSK II. Pemprov Riau melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau juga sudah menyiapkan Pelabuhan Udara SSK II dengan berkoordinasi bersama AP II.
Menurut Kadishub Riau Rahmad Rahim, dirinya sudah membahas lebih lanjut bersama GM AP II dimana mereka juga menyatakan siap untuk berkoordinasi dalam rangka pengembangan bandara.
“Ada Instrumen landing system yang sedang dipenuhi, dalam rangka membuka landasan menjadi 3.00 meter, bahkan pembahasan anggaran juga sudah dikemukakan. Karena kita juga bicara bussiness plan (rencana bisnis),” kata Rahmad Rahim.
Dijelaskannya, bersama AP II pula terkait lanjutan pembahasan, dimana mengemuka tambahan anggaran dengan estimasi sekitar Rp700-an miliar yang akan disuntikkan AP II untuk perpanjangan runway. Pembahasan rencana bisnis juga dimatangkan sehingga SSK II juga memberikan alternatif dan pendapatan bagi daerah.(egp)
