PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kunjungi DPRD Riau, Senin (14/3/2016) untuk sharing terkait alokasi dana APBD, serta bantuan untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten tersebut. Pasalnya, hingga saat ini, pembangunan infrastruktur di kabupaten tersebut masih sangat minim.
Dalam pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim bersama jajarannya tersebut disambut Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, Noviwaldy Jusman, sejumlah anggota DPRD Riau lainnya di ruangan rapat medium DPRD.
Dari pantauan Riaupos.co di lapangan, terlihat pemerintahan Kepulauan Meranti memaparkan kekurangan-kekurangan infrastruktur yang ada di kepulauan tersebut, dengan harapan dapat diakomodir oleh pemerintah Provinsi Riau
Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo mengatakan, kedatangan pemerintah Kepulauan Meranti untuk meminta bantuan untuk meningkatkan pembangunan di kabupaten tersebut, sama halnya seperti pertemuan DPRD Riau dengan pemerintah Kabupaten Dumai sebelumnya.
"Saya kira, kegiatan seperti ini perlu dilanjutkan karena pembangunan yag ada di setiap kabupaten/kota harus dibantu juga oleh provinsi. Kami tidak ingin kegiatan atau program yang sudah diprogramkan provinsi tidak dibutuhkan kabupaten/kota yang tidak berguna di daerah. Kejadiannya banyak yang seperti itu," katanya.
Saat ditanya apakah permintaan dari Kepulauan Meranti ini akan diakomodir di APBD Perubahan 2016 ini, dengan tegas Sunaryo mengatakan, untuk itu akan diprioritaskan dalam APBD nantinya.
"Bukan diakomodir lagi, memang harus dimasukkan karena pembanguan tersebut harus ada peran serta dari Pemerintah Provinsi," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Said Hasyim saat dijumpai wartawan mengatakan, karena saat ini harga minyak menurun menyebabkan Dana Bagi Hasil (DBH) migas untuk kabupaten tersebut juga menurun dan banyak program-program yang dirasionalisasikan.
"Kami dari pemerintah kabupaten berupaya untuk menutupi kekurangan-kekurangan ini, dan kami juga berusaha untuk mencari dana dari provinsi dan APBN. Karena itu kami saling sharing untuk mendapat bantuan dari provinsi, dan apa yang dapat kami lakukan untuk Kabupaten Meranti ini untuk diakomodir oleh pemerintah Provinsi Riau," ujar Said Hasyim.
Tidak hanya itu, Said Hasyim menambahkan, tingginya angka kemiskinan di Kepulauan Meranti juga menjadi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Pasalnya, Kepulauan Meranti tercatat nomor satu angka kemiskinan di Provinsi Riau.
"Tadi kami juga membahas masalah angka kemiskinan. Di Kepulawan Meranti itu paling banyak saat ini dibandingkan provinsi lain. Itu juga menjadi tujuan kami ke DPRD ini untuk sharing anggaran dana APBD Riau," tutupnya.
Laporan: Doni Afrianto
Editor: Boy Riza Utama
