TRONDHEIM (RIAUPOS.CO) -- Menteri LHK, Siti Nurbaya memimpin Delegasi Pemerintah Indonesia melakukan bilateral meeting dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Ola Elvestuen, pada Senin (1/7).
Menteri Siti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Ola yang telah mengunjungi Indonesia pada awal tahun 2019, dan juga atas terpilihnya Menteri Ola sebagai Presiden UNEA-5. Dalam pertemuan tersebut Menteri Siti juga menyampaikan update kegiatan KLHK yang merupakan implementasi dari Letter of Intent (LoI) telah ditandatangani pada tahun 2010 terkait Reducing Emission from Deforestaion and Forest Degradation and the Role on conservation, sustainable management of forest and carbon stock enhancement (REDD+).
Menteri Siti menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan meliputi dukungan dalam pengembangan SIS (Saveguard Information System), SRN (National Registry System), MRV Protocol, Compensation baseline, dan perhitungan result based payment dalam memantapkan instrumen ekonomi lingkungan serta Indonesia telah menyampaikan laporan tentang pengurangan emisi karbon tahun 2016/2017.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan juga tentang persiapan pembentukan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang proses pembentukannya melalui kerjasama intensif dengan Kementerian Keuangan. Lembaga BPDLH diharapkan sudah dapat aktif pada bulan September 2019 serta dapat mengelola Result Based Payment/mekanisme untuk memperoleh dan menerima dana keuangan berbasis hasil dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan kerjasama yang telah berjalan. Lebih lanjut Menteri Siti pun menyatakan jika Indonesia sangat terbuka untuk kerjasama lanjutan terkait lingkungan hidup dan kehutanan dengan Pemerintah Norwegia.
"Indonesia sangat berterima kasih jika ada tambahan kerjasama baru di bidang perlindungan mangrove, dan pengembangan International Tropical Peatland Center (ITPC), karena pengelolaan mangrove dan lahan gambut Indonesia sangat dinilai baik pada UNEA-4 yang sangat terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi keanekaragaman hayati," ujar Menteri Siti.
Selain hal tersebut di atas, Menteri Siti pun menyampaikan selamat kepada Pemerintah Norwegia yang telah menjembatani isu penting tentang keanekaragaman hayati hingga ketingkat global, sebagai jalan menuju Pertemuan para Pihak (COP) ke 15 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati yang akan dilaksanakan di Kunming, China.
Kebijakan nasional dalam pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan hutan Indonesia pada 5 tahun yang akan datang masih merupakan prioritas di Indonesia, Kementerian LHK berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengadaptasi dampak perubahan iklim. Kemudian terkait perhutanan sosial juga di sampaikan bahwa Presiden RI sangat mendukung program Perhutanan Sosial yang dinilai dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat dibandingkan jika kita hanya produksi kayu. Kegiatan lain yang juga disampaikan adalah terus dilakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain pengendalian pencemaran sungai Citarum, Ciliwung, seperti upaya penanggulangan pencemaran sungai dengan mengembangkan eko-riparian.
Selanjutnya dalam acara The 9th Trondheim Conference on Biodiversity, pertemuan international yang membahas keanekaragaman hayati (Conference on Biodiversity), Menteri LHK akan menyampaikan upaya-upaya Indonesia dalam melindungi dan melestarikan flagship spesies, seperti Gajah, Harimau, Badak, orang utan, Komodo, burung cenderawasih dll. Menteri Siti juga menawarkan kepada Pemerintah Norwegia untuk mendorong pelestarian hutan tropis, dan mendukung penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.
Menanggapi penyampaian dari Menteri Siti, Menteri Ola mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan, Menteri Ola kemudian juga mengajak melestarikan mangrove dan meningkatkan penegakkan hukum lingkungan dan kehutanan di Papua Barat.
Kemudian juga ditambahkan hal-hal yang terkait kemitraan konservasi, dan rencana pengelolaan phase 3. Result base payment juga merupakan salah satu agenda yang penting dan masih menunggu operasionalnya Badan Layanan Umum (BLU). Phase 3 sangat tergantung dengan pertemuan selanjutnya.
Dalam bilateral meeting tersebut, Menteri Siti didampingi antara lain Duta Besar RI untuk Oslo Todung Mulya Lubis, Dirjen PPI Ruandha Agung Sugardiman, Dirjen KSDAE Wiratno, SAM Bidang Industri dan Perdagangan International Laksmi Dewanthi, TAM Bidang KLN Sri Murniningtyas, Direktur Kemitraan Monica Tanuhandari, Felia Salim, Kepala Biro Perencanaan KLHK Ayu Dewi Utari dan Kepala Biro KLN KLHK, Teguh Rahadja.(ADV)
