APBD kita tak mungkin memberi besar, misalnya Rp1 miliar per desa, kalau ditotal 1.592 desa itu bisa mencapai angka Rp1,59 triliun anggaran yang dibutuhkan. Sementara kemampuan keuangan kita untuk belanja langsung saat ini hanya berkisar sekitar Rp3 triliun yang harus kita fokuskan kepada urusan wajib Pemprov Riau sebagaimana yang diatur dalam UU 23/2014 di antaranya memenuhi mandatori kesehatan 10 persen, pendidikan 20 persen, serta syarat pemenuhan standar pelayanan minimal masing-masing urusan pemerintahan seperti infrastruktur, perumahan rakyat, sosial, dan ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Yang perlu kami tekankan adalah bahwa bantuan keuangan Pemprov Riau kepada kabupaten/kota pada hakikatnya secara tidak langsung adalah bentuk wujud nyata pembangunan desa.
Capaian pembangunan sektor lain, bagaimana?
Garis pantai Riau sepanjang 2.713 KM yang terbentang merupakan potensi yang mulai kami gali di sektor pertanian, perkebunan termasuk perikanan dan kelautan. Berbagai potensi ikan, kerang, kepiting, tiram, perikanan tangkap, perikanan budidaya yang selama ini belum optimal menjadi fokus pembangunan dalam tiga tahun terakhir ini. Ke depan sektor-sektor ini akan terus kita kembangkan menjadi manufaktur sehingga meningkatkan nilai daya saing dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Apa saja prestasi yang telah ditorehkan Pemprov Riau?
Sepanjang 2015-2017 lalu, Pemprov Riau sudah berhasil mengumpulkan 47 penghargaan dari kementrian/lembaga hingga kepala negara. Bahkan terakhir Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau berhasil meraih prestasi pelayanan publik terbaik se-Indonesia melalui inovasi-inovasi yang dilakukan antara lain proses pengurusan perizinan berbasis Android. Di samping itu walaupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum disahkan, realisasi investasi di Provinsi Riau menempati peringkat sembilan tertinggi di Indonesia.
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) juga berhasil diantisipasi dengan sinergi bersama seluruh pihak termasuk masyarakat. Setelah 18 tahun Riau mengalami bencana asap, sejak 2016 ini, Riau sudah tidak ada asap lagi, bisa dinikmati udara segar sampai sekarang.
Bagaimana RTRW?
Perda RTRW kita targetkan tuntas di akhir April. Tentunya dengan adanya kepastian hukum dalam tata ruang antrean investasi yang tertunda selama ini akan segera terealisasi dan apabila investasi sudah terealisasi maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi tentu akan semakin meningkat. Multiflier effect terhadap kesejahteraan masyarakat adalah suatu keniscayaan. Ini prestasi tersendiri karena sudah sejak 2007 proses pengesahan RTRW ini mengalami jalan berliku dan tak pernah tuntas.(egp/adv)
