JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mahkamah Konstitusi (MK) menilai belum ada alasan hukum yang kuat untuk mengubah masa jabatan presiden 2 periode. Hal ini ditegaskan MK dalam amar putusan terkait pengujian Pasal . . .
(RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo mendukung amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Namun, perubahan konstitusi itu tidak boleh melebar ke pasal lain terkait perpanjangan masa jabatan . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana masa jabatan Presiden Republik Indonesia ditambah. Hal itu seperti disampaikan politisi PKS, Nasir Djamil. Dia tidak sepakat apabila jabatan kepala negara ditambah. Sebab . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, usulan penambahan jabatan kepala negara Indonesia bukanlah usulan dari lembaga yang ia pimpin. Melainkan dari pihak lain. "Begitu juga wacana . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ada keinginan dari partai koalisi menambah jabatan Presiden Indonesia. Misalnya dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menginginkan masa jabatan presiden menjadi tujuh . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana perubahan masa jabatan presiden melalui amandemen terbatas UUD 1945 terus menggelinding. Fraksi-fraksi di MPR terkesan tidak mau vulgar. Sebab, wacana tersebut rentan menimbulkan polemik. ”Mengubah satu pasal . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
