PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Wajib Pajak pilihan di wilayah Provinsi Riau, Kamis (9/12). Dalam . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - DPR akan mengupayakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimasukkan ke program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022. Anggota Badan Legislatif DPR Christina Aryani menegaskan, pihaknya . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Seluruh perangkat desa se-Kabupaten Pelalawan telah diberikan pemahaman tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pemahaman tersebut langsung diberikan Komisi Informasi (KI) Riau di Pekanbaru, baru-baru ini. Menurut Ketua . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazarudin Dek Gam mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dulu isi laporan terkait anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Fadli sebelumnya . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah dan DPR RI dituntut segera memperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan produk legislasi itu inkonstitusional bersyarat. Proses perbaikan harus melibatkan partisipasi masyarakat . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ekonom menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat akan menghambat iklim investasi Indonesia ke depan. Dikutip . . .
JAKARTA, (RIAUPOS.CO) - Perdebatan tentang status hukum Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih berlanjut. Kalangan serikat buruh masih meyakini bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 itu dan segala aturan turunan . . .
JAKARTA (RIAUPOSCO) - Perjuangan elemen masyarakat sipil dan buruh untuk mempersoalkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) membuahkan hasil. Dalam . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati buruh migran, Migrant Care meminta pemerintah tunduk pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Direktur . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65) mengecam agenda Revisi Undang-Undang Kejaksaan yang sedang digodok DPR. Kontras dan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ide untuk membuka pembahasan ambang batas parlemen maupun pencalonan presiden masih belum konkret. Komisi II DPR memandang dinamika yang muncul dari berbagai partai masih sebatas wacana. Sebab, . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tiga organisasi pers Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melalui kuasa hukumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen memunculkan dinamika. Jika hal itu mau terealisasi, sejumlah partai meminta revisi UU Pemilu kembali dibuka. Dengan catatan, revisi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pelaku atau perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal akan dijerat dengan pasal di Undang-Undang Informasi dan . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai pemegang saham pengendali Bank Riau Kepri (BRK), mendukung penuh upaya-upaya dilakukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut guna mempercepat proses konversi menjadi syariah. Upaya-upaya . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menyebut pernyataan Bambang Soesatyo terkait Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ((UUD NRI) 1945, ‘yang bertekad rampung sebelum lengser’ . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi II DPR tidak menginginkan opsi revisi Undang Undang (UU) dibuka, di tengah alotnya penetapan jadwal Pemilu 2024. Pertimbangannya, revisi UU dinilai berpotensi menambah persoalan baru. Hal itu . . .
BENGKALIS (RIAUPOS.CO) -- Sekretaris Daerah Bustami HY yang juga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bengkalis menerima kunjungan tim monitoring dan evaluasi (monev) Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Politikus PDI-Perjuangan mengaku menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode seiring isu amandemen kelima UUD 1945, sekaligus mempertanyakan fungsi Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). "Saya tegas mengatakan, . . .
(RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo mendukung amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Namun, perubahan konstitusi itu tidak boleh melebar ke pasal lain terkait perpanjangan masa jabatan . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
