PADANG (RIAUPOS.CO) - Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) turut berkomentar soal bocornya informasi kelulusan administrasi CPNS Pemprov Sumbar. Informasi tersebut sempat heboh di media sosial (medsos) sehari sebelum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengumumkan kelulusan.
Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan, pihaknya telah mengirimkan tim ke BKD untuk menindaklanjuti hal tersebut. Namun, Adel belum bisa memastikan siapa oknum yang menyebar hasil verifikasi berkas CPNS tersebut.
“Ini ada dua pintu operator. Bisa jadi operator di BKD daerah atau justru di BKN. Kami belum bisa memastikan. BKD juga harus tindaklanjuti ini. Jika oknum bersangkutan ditemukan, maka harus dikeluarkan dari tim seleksi karena telah melanggar kode etik,” kata Adel, Selasa (23/10).
Pihaknya menduga, ada indikasi terjadinya problem security sistem di dalam sehingga butuh fakta integritas yang lebih kongkrit untuk panitia seleksi. “Bisa saja dilempar oleh admin atau verifikator keluar. Paling tidak ada temannya yang meminta ada yang screenshot dan file berupa excel,” katanya.
Adel meminta BKD Pemprov Sumbar bergerak cepat satu hingga dua hari ke depan. “Kita juga akan pastikan ke BKN apakah mungkin sistem SCCN di hack,” ujarnya.
Sebelumnya, BKD Pemprov Sumbar belum mengeluarkan pengumuman kelulusan administrasi pelamar CPNS 2018. Namun, informasi kelulusan administrasi CPNS Pemprov Sumbar sudah beredar di jagat media sosial sejak Ahad (21/10).
Mayoritas pelamar meyakini data tersebut benar adanya. Pasalnya, semua nama peserta lulus dan tidak lulus dimuat jelas. Bahkan, lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor registrasi hingga formasi pilihan masing-masing terpampang di laman berformat microsoft excel itu.
Dari laman “MS Prop Sumbar.xls” itu tertulis, dari 12 ribu lebih pelamar CPNS di instansi Pemprov Sumbar, hanya 5.326 peserta yang dinyatakan lolos administrasi. Terhadap informasi kelulusan administrasi itu, Kepala BKD Sumbar Yulitar menegaskan, jika pihaknya belum mengeluarkan informasi resmi.
“Pengumuman resminya lewat keputusan gubernur. Suratnya nanti pakai nomor,” kata Yulitar menjawab pertanyaan sejumlah wartawan, Senin (22/10). Yulitar juga menegaskan, kebocoran data itu bukan ulah anak buahnya. “Kami jamin tidak ada. Sudah saya tanyai semua. Verifikasinya cukup lama, karena pelamar di Pemprov Sumbar hampir 13 ribu orang,” ujarnya.(rcc/jpg)
