PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sebanyak 8.200 personel gabungan akan amankan penyelenggaran pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) pada 2019 mendatang di Riau. Mereka semua, akan bertugas setahun lebih, mulai dari awal hingga akhir tahapan pesta demokrasi ini.
Dari 8.200 personel tersebut, 6.000 di antaranya adalah personel jajaran Polda Riau. 2.200 lagi adalah personel TNI. Operasi yang bersandi Mantap Brata Muara Takus 2018 ini, berlangsung selama 397 hari. Mulai 20 September 2018 hingga 21 Oktober 2019.
“Kita ingin Pemilu 2019 dapat terselenggara dengan aman, lancar dan damai. Pemilu 2019 memiliki kompleksitas kerawanan, karena pileg dan pilpres dilaksanakan serentak,” kata Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Eko, saat gelar pasukan di halaman Kantor Gubernur, Rabu (19/9).
Dijelaskannya, 6.000 personel Polri yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Brata Muara Takus 2018 tersebut, merupakan 2/3 kekuatan jajaran Polda Riau.
“Tugasnya sebagai pengamaan dari seluruh tahapan, mulai hari ini sampai pelantikan Presiden nanti,” ujarnya.
Kata Widodo Eko, selain menciptakan rasa aman, operasi juga bertujuan untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan pada pilpres dan pileg itu. Yang paling diantisipasi, yakni soal penyebaran informasi hoax dan ujaran kebencian.
“Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan. Yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, penyebaran hoax dan hate speech. Ini berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat,” ujar dia.
Polri kata dia, berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. “Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dia juga berpesan kepada para personel, baik TNI maupun Polri, untuk memperkuat solidaritas dan sinergisitas. Begitu juga soal netralitas, hal ini menjadi penekanan bagi Irjen Widodo Eko. “Jaga netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu,” ujarnya.
Para personel diminta untuk mendorong semua elemen, untuk melaksanakan tugas yang diemban, sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik itu KPU, Bawaslu, para caleg, parpol, dan elemen lainnya.
“Gelorakan deklarasi pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Jika ditemukan adanya kecurangan, apalagi sudah ranah pidana, maka Widodo Eko meminta agar dilakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional.
“Baik terhadap dugaan tindak pidana pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif,” pesannya.(dal)
