SIAK (RIAUPOS.CO) - BUPATI Siak Alfedri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD), membahas permasalahan aktual yang terjadi di daerah.
Permasalahan aktual yang kini sedang menjadi pembicaraan adalah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak. Pada kesempatan itu, dibahas juga bagaimana angka ternak terinfeksi di Kabupaten Siak dapat berkurang.
Menghambat laju penularan PMK, dilakukan duduk bersama, bagaimana mencari langkah penanganannya dengan baik.
"Jumlah PMK per Agustus, hewan terinfeksi sebanyak 283 ekor, sementara ternak sembuh dari PMK sebanyak 249 ekor atau 87,9 persen," kata Bupati Siak Alfedri di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Perumahan Abdi Praja, Selasa (30/8) malam.
Keterbatasan pengawasan lalu lintas ternak antardaerah menyebabkan risiko penularan PMK pada ternak.
Saat ini kampung terinfeksi PMK sebanyak 25. Dari 25 kampung yang terinfeksi itu, berada di 10 kecamatan.
"Ada empat kecamatan yang tidak ada PMK, Kecamatan Sungai Mandau, Sungai Apit, Sabak Auh dan Pusako," jelas Bupati.
Permasalahan yang dihadapi saat ini, sulitnya dalam pengendalian lalu lintas ternak. Masyarakat bebas membeli atau menjual ternak dari luar tanpa disertai surat sehat.
"Ternyata ternak yang dibeli terinfeksi PMK, sehingga sapi tetangga ikut tertular virus," ucap Alfedri.
Melalui Rakor tersebut, Bupati Alfedri meminta kepada Dinas Perikanan dan Peternakan dan dokter hewan di setiap kampung terus melakukan sosialisasi dan penyuntikan vaksin ternak, untuk menekan angka PMK di Kabupaten Siak.
"Melalui kesempatan ini saya minta dinas terkait, camat dan penghulu bersama-sama melakukan pengawasan lalu lintas ternak di daerahnya," sebut Bupati.
Dan Bupati mengajak membentuk satuan tugas pengendalian dan penanganan kasus PMK di setiap kecamatan dan di kampung.
Bicara pengawasan, disebutkan Bupati Alfedri, warga sangat berperan untuk melaporkan ketika ada tetangganya memiliki ternak baru.
Agar tidak terjangkit virus terhadap ternak lainnya, koordinasi antarwarga pemilik ternak sebaiknya dilakukan. Pastikan ternak yang baru itu tidak dari luar daerah yang terjangkit. Dan laporkan kepada dokter hewan terdekat jika ada tanda-tanda PMK pada ternak.
Kabupaten Siak memiliki kecamatan yang menjadi sentra hewan ternak, seperti Kecamatan Dayun, Kerinci Kanan, Lubuk Dalam, Minas dan sebagian Kandis.
Pengawasan memang harus dilaksanakan secara terpadu, agar kecamatan-kecamatan yang menjadi lumbung hewan ternak dapat dikawal masuk dan keluarnya ternak.
Satgas diharapkan berperan dalam hal ini, menyosialisasikan kepada peternak untuk tetap menjaga kebersihan kandang dan ternak.
Tidak hanya sampai di situ, periksa kondisi hewan ternak setiap hari, sehingga dapat dipastikan hewan ternak terbebas dari PMK.
Satgas di dalamnya ada TNI, Polri dan OPD terkait serta perangkat desa dan warga, sehingga keberadaan satgas diharapkan dapat memberikan solusi dalam menekan PMK di Kabupaten Siak.
Upaya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat terus dilakukan di tengah merebaknya PMK di Kabupaten Siak ini.
Menurut Bupati Alfedri, transaksi atau jual beli hewan ternak wajib menyertakan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan.
"Memang terasa agak rumit, namun upaya itu salah satu cara aman agar ternak yang diperjualbelikan jelas dan pasti terhindar dari PMK," ungkap Alfedri.
Saat ini, total populasi sapi di Kabupaten Siak berjumlah 26.085 ekor, sementara populasi kerbau 583 ekor dan populasi kambing serta domba 26.361 ekor.
Sementara itu, untuk angka kematian ternak karena PMK terbilang rendah 7 ekor.
"Keterangannya 4 mati, 3 dipotong paksa," jelas Bupati.
Total ternak yang sudah divaksinasi 4.482 ekor. Jumlah vaksin yang sudah di distribusi dari pusat ke Kabupaten Siak sebanyak 7.500 dosis.
Bagaimana teknisnya agar harga daging tetap stabil di tengah PMK. Dijelaskan Bupati, sampai sejauh ini harga jual daging masih stabil.
"Kami tetap terus mengawal keluar masuk hewan terbaik dari dan ke Siak. Mengingat sejauh ini, Kabupaten Siak menjadi salah satu kabupaten penghasil ternah, terutama di beberapa kecamatan," kata Alfedri.
Kepada semua pihak yang hadir, dikatakan Bupati, diharapkan dukungan dan kerja samanya. Satgas yang ada saat ini, diharapkan dapat berjalan sesuai harapan bersama.
Respon positif datang dari TNI AD dan Polri. Jika TNI ada Babinsa di kampong-kampung, sementara Polri ada Bhabinkamtibmas. Sementara OPD terkait, dengan dokter hewan diharapkan ikut berperan, mendampingi dalam melakukan sosialisasi.
"Mari bersama bangkit, keluar dari PMK, sehingga para peternak dapat lebih sejahtera dan ternaknya terhindar dari PMK," ajak Bupati.(adv)
