ROKAN HULU (RIAUPOS.CO)- PEMERINTAH daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kamis (13/10) menggelar rapat konvergensi kemiskinan ekstrem bersama organisasi perangkat daerah, Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, BPS Kabupaten Rohul.
Rapat konvergensi dengan mendatangkan narasumber dari Bappedalitbang Provinsi Riau itu, sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan rapat koordinasi teknis (rakornis) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Riau awal Oktober lalu.
Kepala Bappeda Rohul Drs Yusmar MSi menyebutkan rapat konvergensi kemiskinan ekstrem bersama OPD terkait tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dari seluruh perangkat daerah dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rohul.
Dengan ada persamaan persepsi dan komitmen bersama dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan nol persen pada tahun 2024, maka pemerintah daerah fokus untuk mengambil langkah strategis dengan mengacu kepada petunjuk secara umum dan khusus.
Di samping itu, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun rencana penanganan kemiskinan di daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Mantan Kadis Kominfo itu menjelaskan, berdasarkan data BPS Rohul, persentase penduduk miskin ekstrem tahun 2022 adalah 1,9 persen atau 14. 080 jiwa, sedangkan Provinsi Riau 1,4 persen atau 133.000 jiwa. Secara peringkat, Kabupaten Rohul berada pada posisi ke-tiga terbanyak jumlah penduduk miskin ekstrem.
"Tentunya dengan adanya data P3KE ini mempermudah kita mengurus dan mencari, dimana akar persoalan kemiskinan karena dalam data ini, sudah termuat informasi by name by address (BNBA) penduduk miskin di Rohul," terangnya.(adv)
