ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) - MENGINGAT besarnya kucuran anggaran pemerintah ke desa, baik bantuan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD Rokan Hulu (Rohul) maupun bantuan dana desa (DD) dari APBN setiap tahunnya, pemerintah desa harus berhati-hati dalam pengelolaan keuangan desa khususnya para bendahara desa.
Selain itu, bendahara desa dalam pengelolaan keuangan desa selalu berkoordinasi dengan kepala desa sebagai pimpinan di tingkat desa masing-masing. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Rohul H Indra Gunawan kepada wartawan, Senin (7/11) usai membuka bimbingan teknis sistem keuangan desa (Siskeudes) dan sistem pengawasan keuangan desa (Siswaskeudes) yang ditaja Inspketorat Daerah Rohul di Hotel Sapadia Pasirpengaraian.
Dalam pembukaan kegiatan bimtek yang berlangsung selama dua hari itu dihadiri Inspektur Rohul H Helfiskar SH MH, Staf Ahli Bupati, para bendahara desa se-Kabupaten Rohul.
"Melalui bimtek ini, para bendahara desa lebih memahami dalam pelaksanaan tupoksinya terutama tata cara pelaporan dan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari ADD maupun bantuan DD. Ke depan pengelolaan keuangan desa kita lebih baik lagi dan mereka mengerti dengan perannya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik," ujarnya.
Wabup menegaskan, bimtek ini sebagai bentuk keseriusan ataupun komitmen pemkab dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya di bidang keuangan.
"Dengan adanya aplikasi Siskeudes dan Siswaskeudes online, pemerintah desa dapat melaksanakan penataan usahaan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan keuangan desa, dengan mengetahui anggaran pendapatan maupun pengeluaran desa, sehingga keuangan desa lebih transparan dan akuntabel," terangnya.
Dijelaskannya, bimtek bagi bendahara desa kali ini, untuk lebih penguatan SDM serta mempelajari secara teknis. Karena anggaran yang turun ke desa sangat besar yang harus dikelola desa sehingga diperlukan penguatan SDM terutama kepada bendahara desa yang memang ranahnya pembuatan pelaporan sesuai aturan undang-undang yang berlaku agar menghindari kesalahan serta kerugian anggaran negara.(adv)
