ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) - BADAN Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Jumat (30/9), ekpose akhir pelaksanaan kegiatan tentang penguatan data dan kelembagaan serta penanggulangan kemiskinan di Rohul hasil kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Riau di aula Kantor Bappeda Rohul.
Kepala Bappeda Rohul Drs Yusmar MSi menyebutkan, dalam penanggulangan angka kemiskinan ada 9 rekomendasi yang akan dilaksanakan.
Di antaranya, strategi penanggulangan kemiskinan sepatutnya tidak disusun secara terpisah-pisah dari berbagai program yang ditujukan untuk mengatasi berbagai elemen kemiskinan, tetapi disusun secara terpadu, saling terkait, dan sistematis.
"Program-program pengentasan kemiskinan harus difokuskan pada desa-desa dan kecamatan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan," ujarnya.
Upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dari atas ke bawah. Paradigma pendidikan perlu dimodifikasi. Artinya, bobot pengajaran di SD, SLTP, SLTA lebih ditekankan pada pengetahuan praktis atau teknis maupun kejuruan sebagai dasar pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan nyata sesuai dengan lingkungannya
Mengkaji faktor-faktor penyebab kemiskinan, perlu dikembangkan survei yang lebih rinci melalui sampel. Perlu dilakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap data makro dan mikro kemiskinan yang bersifat umum dan spesifik lokal.
"Untuk menilai kemajuan program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan, perlu pemutakhiran data yang sesungguhnya, dengan menyensus seluruh rumah tangga yang telah ditetapkan sebagai rumah tangga miskin maupun rumah tangga lainnya dievaluasi kembali status kemiskinannnya, sehingga diperoleh data base kemiskinan yang menyeluruh, lengkap dan up to date," terangnya.
Perlu mengembangkan sistem pemantauan yang efisien untuk memantau secara cepat (early warning system) penyebab perubahan kemiskinan masyarakat, seperti indikator harga produsen, indikator harga konsumen, dan indikator upah. Memperkuat kapasitas berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menggunakan indikator kemiskinan lokal untuk berbagai kepentingan, terutama yang menyangkut program pembangunan.(adv)
