ROHIL (RIAUPOS.CO) - Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2021 dalam sidang paripurna yang digelar di ruangan paripurna DPRD Rohil di Bagansiapiapi, Senin (27/9) kemarin.
Nota keuangan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Rohil Afrizal Sintong dimana pada rapat paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Basiran Nur Effendi dan dihadiri Ketua DPRD Maston, Wakil Bupati Rohil H Sulaiman, wakil ketua DPRD Hamzah, Abdullah, Sekda Rohil HM Job Kurniawan serta para kepala OPD.
Dalam penyampaiannya bupati mengungkapkan penyusunan perubahan APBD Rohil tahun anggaran 2021 ini berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
"Sesuai kesepakatan bersama, perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2021 yang beberapa hari yang lalu telah kita sepakati bersama dan dikarenakan perkembangan yang ada maka dilakukan perubahan," kata Afrizal Sintong.
Ia mengungkapkan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja begitu juga terkait dengan sisa lebih anggaran tahun lalu yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
Bupati menerangkan, penyusunan perubahan APBD tahun 2021 ini telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat, kebutuhan-kebutuhan lain yang mengikat dan mendesak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun menampung penyesuaian pendapatan dan tambahan belanja prioritas atau kewajiban jangka panjang dan jangka pendek.
"Kami telah berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dengan menerapkan strategi yang proaktif yang berorientasi pada peningkatan pelayanan, menentukan kebijakan yang berdasarkan kondisi terkini dengan mempertimbangkan kinerja perekonomian daerah maupun nasional," katanya.
Ditambahkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkaitan dengan dengan pertimbangan realisasi pendapatan daerah terutama pada semester l tahun anggaran 2021 penyesuaian atas dana pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat, hasil kinerja pengelolaan BLUD, maupun BUMD dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. "Untuk kebijakan penganggaran belanja APBD Perubahan Kabupaten Rohil tahun anggaran 2021 diarahkan sesuai dengan prioritas kegiatan," katanya.
Adapun garis besar rancangan APBD Perubahan Kabupaten Rohil yang didasari dari perubahan kebijakan perubahan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2021 yang telah disepakati bersama dimana APBD murni tahun 2021 sebesar Rp1,8 triliun lebih.
Dimana telah terjadi perubahan pendapatan karena adanya peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Sehingga pendapatan pada rancangan APBD Perubahan diajukan sebesar Rp1,860 miliar dan mengalami kenaikan Rp23 miliar.
Dimana, perubahan pendapatan daerah tersebut diperkirakan berasal dari PAD yang semula sebesar Rp136 miliar menjadi Rp144 miliar lebih. Kemudian pendapatan transfer yang semula sebesar Rp1,619 miliar berubah menjadi Rp1.632 miliar.
Sementara untuk belanja daerah, berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan.(adv)
