ROHIL (RIAUPOS.CO) - Pemerintahan kepenghuluan merupakan ujung tombak dari pendukung suksesnya pembangunan yang dilaksanakan di daerah.
Sebagai unit pemerintahan yang terkecil, pranata pemerintahan kepenghuluan ini bersinggungan langsung dengan masyarakat yang ingin mengakses terhadap pelayanan publik.
Menyadari pentingnya peran pemerintahan kepenghuluan tersebut, Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong SIP MSi kerap menyampaikan selalu mendukung eksistensi bagi perangkat pemerintahan kepenghuluan.
Dukungan itu di antaranya dengan upaya meningkatkan honor bagi perangkat pemerintahan di desa, begitu juga dukungan yang diberikan lewat program Alokasi Dana Desa (ADD) yang selalu digelontorkan setiap tahunnya.
Selain itu terdapat program pembangunan tertentu yang juga menyasar untuk tingkat kepenghuluan baik yang berkaitan dengan infrastruktur, dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
Perangkat penting di kepenghuluan atau desa tersebut secara umum berupa kepenghuluan dan badan permusyawarahan kepenghuluan (BPKep). Kedua pihak ini harus dapat berjalan seirama agar roda pemerintahan di kepenghuluan berjalan harmonis dan sinergis.
“Penghulu dan BPKep harus sejalan. Saya berharap tidak ada yang jalan masing-masing. Penghulu dan BPKep adalah tangan kiri dan kanan selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah, oleh sebab itu mari bersama pemerintah daerah berikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata bupati.
Selain itu terangnya, Pemkab Rohil saat ini juga telah berupaya agar seluruh tenaga honorer yang ada di Rohil bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga dengan demikian, seluruh pelayanan publik di pemerintahan akan semakin baik bagi masyarakat mulai dari tingkat kabupaten hingga kepenghuluan.(**)
NARASI: ZULFADLI
