BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah Rokan Hilir (Rohil) melakukan rapat persiapan dan penyusunan tim koordinasi terkait dengan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik (KSPP) tahun 2023.
Rapat itu merupakan tindak lanjut evaluasi hasil penilaian KSPP tahun 2022 oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dalam rapat yang dipimpin Asisten III bidang Administrasi Umum, Ali Asfar SSos MSi menyampaikan, rapat koordinasi antar OPD harus dilakukan secara intensif dengan harapan pelayanan publik di Kabupaten Rohil menjadi lebih baik.
"Melalui rapat intensif ini dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing masing OPD. Syukur-syukur Rohil bisa masuk rangking 10 besar nasional," kata Ali Asfar, Jumat (5/5) di Bagansiapiapi.
Dikatakan Ali, setiap OPD agar dapat memantau progress kemajuan pelayanan yang nanti disampaikan kepada bupati melalui Sekdakab Rohil.
Dalam rapat itu, para peserta yang terdiri dari delapan OPD memberikan masukan tentang persiapan penilaian dari Ombudsman baik mengisi quisioner, kisi-kisi hingga merekrut tenaga honorer khusus menerima pengaduan yang ditempatkan di puskesmas.
Menurut peserta, pihak ombudsman juga menyarankan agar pembinaan tim pelayanan tetap mengacu Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan.
Rapat tim Pelayanan Publik dihadiri perwakilan dari OPD Disdukcapil Rohil, DPMPTSP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Diskominfotiks serta dari Puskesmas Bagansiapiapi dan Puskesmas Bagan Punak.(fad)
