KOTA (RIAUPOS.CO) - Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru berencana mengambil langkah kontroversil dengan melakukan rasionalisasi insentif guru honor sekolah negeri. Jika ini benar-benar dilakukan, dunia pendidikan di Kota Bertuah bisa terancam. Pasalnya, para guru honor mulai berpikir untuk mencari pekerjaan lain selain mengajar di sekolah.
Berdasarkan data dari Disdik Pekanbaru, setidaknya ada 500 guru honor yang mengajar di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri. Mereka mendapatkan honor dari dua sumber. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang berasal dari pemerintah pusat dan dana insentif dari Pemko Pekanbaru melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Rata-rata guru honor mendapatkan dari dana BOS antara Rp300 ribu sampai Rp400 ribu per bulan yang biasanya dibayar per triwulan. Kemudian ditambah dana insentif dari Pemko Pekanbaru antara Rp500 ribu sampai Rp600 ribu
per bulan. Sehingga total pendapatan mereka berkisar Rp1.000.000 per bulan. Angka ini jauh dari upah minimum kota (UMK) Pekanbaru yang berkisar Rp2.500.000.
Dita, guru honor di salah satu sekolah negeri di Kota Pekanbaru mengaku sudah mendengar rencana rasionaslisasi insentif tersebut. Dan ia berharap rencana tersebut tidak akan terealisasi.
“Tentulah harapan kami agar jangan dirasionalisasikan. Karena kalau insentif itu dihapus, ya jelas saya tidak mau,” ujarnya.
Jika memang Disdik akan tetap melakukannya, Dita mengatakan akan mulai berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Karena jika dana insentif dihapus, ia hanya akan mendapatkan upah Rp400 ribu yang pembayarannya tidak setiap bulan.
‘’Jika hanya diupah Rp400 ribu per bulan, sulit bagi saya untuk memenuhi keperluan hidup,’’ katanya prihatin.
Hal senada juga diungkapkan Tika, seorang guru honor. Ia mengaku kecewa dengan pemerintah jika dana insentif benar-benar dihapus.
Meski kecewa, ia tetap berdoa agar insentif tersebut bisa tetap ada untuk para guru honorer. “Kalau saya tentu tidak berharap insentif untuk honorer dihapus. Sebab itu memang yang kami harapkan. Kalau gaji dari sekolah tidak sampai Rp400 ribu per bulan. Itu pun tidak tepat waktu, terkadang molor sampai berbulan-bulan,” tuturnya kepada Riau Pos, kemarin.
Di tengah ketidaksanggupan Pemko Pekanbaru memberikan dana insentif tersebut, dunia pendidikan Kota Bertuah menjadi terancam. Karena keberadaan guru honor sangat penting mengingat Pekanbaru masih kekurangan guru. Apalagi perekrutan CPNS sudah sekitar empat tahun tidak ada.
Hal itu dikatakan Kepala Bidang (Kabid) SD Disdik Kota Pekanbaru Darisman kepada Riau Pos, kemarin. Ia katakan, kekurangan guru di Pekanbaru mencapai ribuan.
“Masalahnya, kekurangan guru sampai ribuan. Apalagi tak ada CPNS,” katanya.
Ia juga mengaku khawatir jika para guru honor banyak yang memutuskan tidak mengajar lagi dan mencari pekerjaan yang lebih layak dari sisi finansial.(ilo)
