PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pengurus Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Provinsi Riau resmi dilantik di Hotel Prime Park Pekanbaru. Prof Dr Harlein terpilih menahkodai IPADI Riau periode 2017-2021.
Ketua umum IPADI Pusat Sudibyo Alimoeso usai melantik pengurus IPADI Riau menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus IPADI Riau yang sudah dilantik.
“IPADI diharapkan dapat memberi banyak kontribusi terhadap pengembangan program. Termasuk peran para IPADI untuk menjadi organisasi yang bisa menjadi tolok ukur ataupun contoh yang baik kepada pemangku kepentingan maupun masyarakat,” ujarnya.
Disampaikan Sudibyo, dalam raihan bonus demografi, dibandingkan Provinsi lain, Riau memiliki keunikan. Karena Riau sebenarnya secara provinsi baru akan memasuki bonus demografi kira-kira tahun 2021, namun jika dilihat sampai ke kabupaten/kota sudah ada yang mulai masuk ke bonus demografi.
“Kebanyakan itu bukan karena tingkat fertilitasnya yang turun, tetapi karena migrasi masuk untuk bekerja. Nah ini tantangan berat,karena biasanya mereka adalah yang masih umur muda. Tantangan baru mereka akan jadi pasangan muda. Kalau mereka tidak dilakukan edukasi dan komunikasi yang baik, maka ditakutkan wilayah tersebut tidak bisa mempertahankan bonus demografi,” ungkapnya.
Disampaikan Sudibyo, jika suatu daerah meraih bonus demografi tapi dengan angka fertiliti tinggi, maka yang ditakutkan adalah pada tingkat keluarganya. Karena mereka punya potensi besar tapi jumlah keluarga mereka banyak, tentu ini akan sulit dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Oleh karena itu yang harus jadi perhatian adalah bagaimana untuk bisa menurunkan angka Fertilitas Riau yang tinggi sehingga Riau tidak lagi menjadi daerah penyumbang penduduk untuk Indonesia,” ucapnya.
“Untuk itulah, peran IPADI sangat diperlukan di sini,” imbuhnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Riau Agus P Proklamasi mengatakan, bonus bisa juga menjadi bencana bagi suatu daerah jika pemerintah tidak serius mempersiapkan kedatangan era bonus demografi.
“Tentu pengendalian terus dilakukan, dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya, seperti temuan kita di wilayah perkebunan, masih banyak di sana masalah kependudukan,” katanya.
Kegiatan itu dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Provinsi Riau periode 2018 hingga 2021.
Sementara itu, ketua terpilih IPADI Riau Harlein mengatakan, bonus demografi bukanlah kejadian yang diterima begitu saja, hal ini bisa terjadi tapi perlu perjuangan dan perjuangan ini perlu pemikiran.
“Karena bagaimanapun pembangunan harus berbasis kependudukan,” ungkapnya.
Disampaikan Harlein lagi, dalam menghadapi era bonus demografi ini ada tantangan yang harus dihadapi.(eca/ifr)
