PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau Mamun Murod melakukan konsultasi ke Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kamis (28/7/2022). Di sana, mereka langsung menemui Kepala BRGM RI Hartono.
Pada kesempatan itu, Gubri menyampaikan beberapa poin pokok pikirannya terkait persoalan gambut di Riau. Yang mana, Riau dianugrahi kawasan gambut terluas di Indonesia mencapai 5,3 juta hektare dengan permasalahan terkait gambut yang juga kompleks. Selain kebakaran hutan, potensi abrasi di pulau-pulau terluar seperti di Pulau Rangsang, Bengkalis, dan Pulau Padang juga sangat tinggi.
"Dari segi dukungan anggaran Tugas Pembantuan, Provinsi Riau tahun ini mendapat anggaran Rp18,8 miliar atau berada di nomor tiga setelah Provinsi Kalteng Rp20,6 miliar yang memiliki gambut seluas 4,6 juta ha, dan Kalbar Rp19,5 miliar dengan luas 2,8 juta ha," kata Gubri.
Di mana dari Rp18,8 miliar ini dilakukan automatic adjustment atau pencadangan anggaran sehingga anggaran tidak bisa digunakan/blokir sebesar Rp8 miliar.
"Kami di Riau perlu dukungan tambahan pendanaan juga dari pihak BRGM selain untuk kegiatan restorasi lahan gambut bekas terbakar, juga mohon kiranya dialokasikan dana untuk penanganan abrasi gambut di pulau-pulau terluar, karena ancaman ini juga besar," kata Gubri.
Gubri menyampaikan, bahwa bertepatan dengan Hari Mangrove Sedunia Tanggal 26 Juli lalu, pihaknya telah mencanangkan penanaman 200 ribu bibit mangrove hingga akhir 2022 dan pembentukan KKMD Provinsi Riau.
"Kami harapkan dukungan pendanaan terhadap kegiatan rehabilitasi mangrove di Riau, karena Riau bersama dengan Kalbar dan Papua menjadi Provinsi Intervensi BRGM yang memiliki dua tipe ekosistem yakni mangrove dan gambut," pinta Gubri.
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor: Edwar Yaman
