PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan pembagian kuota haji 2023.
Riau dapat jatah sebanyak 5.047 jemaah. Dari jumlah tersebut, terdata sebanyak 1.574 jemaah calon haji (JCH) berstatus lanjut usia (lansia).
Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Riau, Syahrudin mengatakan jumlah JCH lansia Riau yang masuk daftar tunggu keberangkatan tahun ini merupakan paling banyak sepanjang masa untuk kuota Riau. ‘’Penundaan dan pembatasan kuota haji yang pernah terjadi di Indonesia akibat pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab bertambahnya jemaah lansia musim haji tahun ini,’’ ujarnya.
“Maka daripada itu, kami kerap menegaskan kepada petugas haji untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada jemaah, khususnya untuk jemaah lansia tahun ini yang jumlahnya banyak sekali. Artinya jemaah lansia perlu pendapingan yang lebih atau khusus dari petugas haji, baik saat masih di Tanah Air, maupun ketika melaksanakan rangkaian berhaji kelak,” tambahnya.
Dikatakan Syahrudin, sampai pada jadwal keberangkatan potensi bertambah atau berkurang jumlah JCH lansia bisa terjadi. Sebab data lansia yang dikantongi Kemenag Riau tersebut terhitung sampai di Maret 2023. ‘’Sementara verifikasi jemaah yang diberangkatan masih terus dilaksanakan kemenag kabupaten/kota sampai dengan penetapan kelompok terbang (kloter),’’ ujarnya.
Sampai sekarang, Kemenag Riau masih belum menyusun kloter keberangkatan untuk JCH Riau. Pasalnya, jadwal pelunasan biaya haji yang belum kunjung diumumkan pemerintah sampai sekarang. “Penyusunan kloter sepertinya masih lama lagi sebab belum juga diumumkan untuk jadwal pelunasan haji. Informasi terbaru masih menunggu Keppres,” ungkapnya.
Sembari menunggu berbagai hal tahapan persiapan keberangkatan, pihak kemenag kabupaten/kota se-Riau segera mempersiapkan regu atau rombongan, khususnya untuk pembagian jemaah lansia tersebut.
“Membagi mereka di setiap regu maksimal tiga orang. Dalam setiap rombongan maksimal 16 orang. Di pesawat, mereka duduk di depan supaya mudah mengontrolnya. Di asrama haji antara, mereka diinapkan di lantai dasar,” sebutnya.
Sementara di bulan suci Ramadan, verifikasi dokumen paspor jemaah juga masih terus digesa. Dia kembali mengimbau agar jemaah yang sudah punya paspor bisa segera diserahkan kepada petugas di Kemenag. “Paspor jemaah ini juga yang paling kami fokuskan digesa terus sehingga tahapan persiapan bisa berangsur tuntas. Jemaah yang punya paspor segera serahkan saja kepada petugas,” katanya.
Kegiatan simulasi manasik mandiri yang dilaksanakan pihak bimbingan penyelenggara ibadah haji (BPIH) untuk sementara dihentikan selama Ramadan. Jemaah boleh berkegiatan hanya membaca dan menonton video tentang simulasi haji.
Sementara itu, kabar baik bagi calon jemaah haji lunas tunda 2022. Mereka tidak perlu lagi membayar uang pelunasan Rp 9,4 juta per orang. Kebijakan ini diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) kepada Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin (27/3).
Seperti diketahui pada rapat penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 di Jakarta 15 Maret lalu, dinyatakan jemaah lunas tunda 2020 tidak dibebani biaya pelunasan. Sementara itu untuk jemaah lunas tunda 2022 dibebani biaya pelunasan Rp9,4 juta. Data dari Kemenag jumlah jemaah lunas tunda 2022 mencapai 8.306 orang.
’’Setelah dilakukan proses verifikasi, jemaah lunas tunda 2022 pada dasarnya adalah jemaah lunas tunda 2020,’’ kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di gedung DPR, Senin (27/3). Sehingga para jemaah lunas tunda 2020 juga tidak perlu menambah biaya pelunasan. Anggaran untuk pelunasan tersebut diambilkan dari nilai manfaat atau hasil pengelolaan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dia menceritakan jumlah awal jemaah lunas tunda 2020 berjumlah 84.609 orang. Mereka disebut lunas tunda karena sudah melunasi ongkos haji 2020 tetapi tidak diberangkatkan. Karena pada 2020 dan 2021 tidak ada pengiriman jemaah haji akibat pandemi Covid-19. Kemudian pada 2022 kuota haji Indonesia tidak sampai 50 persen.
Untuk membayar biaya pelunasan jemaah lunas tunda 2022 sebanyak 8.306 orang itu, Kemenag mengusulkan adanya biaya tambahan dari nilai manfaat sebesar Rp 232 miliar lebih. ’’Usulan ini nantinya akan dibahas bersama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan umrah kemenag, BPKH, dan Komisi VIII DPR,’’ jelasnya.
Dengan demikian penggunaan nilai manfaat untuk membayar jemaah lunas tunda mencapai Rp1 triliun lebih. Perinciannya adalah Rp845 miliar lebih untuk jemaah lunas tunda 2020 sebanyak 83.490 orang dan jemaah lunas tunda 2022 8.306 orang.
Selain itu dalam rapat kemarin Menag juga menyampaikan usulan penambahan anggaran BPIH sebesar Rp 23,5 miliar. Anggaran tersebut untuk menambal selisih kurs. Ketika BPIH 2023 ditetapkan bulan lalu, acuan kurs dolar AS adalah Rp15.150 per dolar AS. Sementara saat ini naik menjadi Rp15.250 per dolar AS. Jadi total tambahan anggaran BPH yang diusulkan Kemenag adalah Rp 256 miliar lebih.
Pada kesempatan itu Yaqut juga menjawab pertanyaan wartawan soal Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH 2023. Keberadaan Keppres tersebut sangat penting. Sebab menjadi acuan dalam pelunasan BPIH reguler 2023. Yaqut optimis Keppres tersebut bisa diterbitkan sebelum Idulfitri 2023 nanti. Di dalam Keppres nanti, ditetapkan besaran BPIH untuk tiap-tiap embarkasi. Sementara yang sudah ditetapkan adalah BPIH rata-rata sebesar Rp90 jutaan.(ilo/wan/jpg)
