PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengingatkan jajarannya untuk realistis dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 agar tak meninggalkan utang seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, dia juga menekankan penyusunan anggaran jangan hanya sesuai kemampuan keuangan. Namun juga harus mengukur potensi pelibatan dana swasta, APBD provinsi dan APBN.
Selasa (26/3) lalu, jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2019 untuk rencana kerja perangkat daerah (RKPD) 2020. Di sini hadir seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemko Pekanbaru.
Dalam musrenbang, dipaparkan bahwa APBD Kota Pekanbaru memiliki kemampuan keuangan untuk kegiatan sebesar Rp1,3 triliun. Wako menekankan, terhadap anggaran ini jangan hanya berorientasi proyek. ’’Kita berpikir jangan proyek, tapi program. Kalau kemampuan APBD itu hanya Rp1,3 triliun, maka pertama kita buatkan prioritas keperluan seberapa mampu kita. Kedua, lihat sumber dana yang bisa ditarik. Ada swasta, APBD provinsi, dan APBN,’’ ucapnya.
Dia melanjutkan, jika kemampuan keuangan hanya Rp1,3 triliun, maka proyeksi kegiatan yang disusun tidak boleh hanya di angka tersebut. ’’Makanya susun sampai Rp2 triliun. Kita bisa tawarkan kalau kita punya program yang jelas, kalau kita punya strategi pembangunan yang bersinergi dengan dunia usaha,’’ imbuhnya.
Kegiatan pembangunan, kata dia lagi, harus berdasarkan skala prioritas. Acuan ini wajib ditaati seluruh OPD menyelaraskan terhadap visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai smart city madani. ’’Pada Bappeda kemampuan keuangan kita Rp1,3 triliun lalu disusun program Rp1,3 triliun itu tidak laku. Susun Rp2 triliun. Mana yang dibantu dunia usaha. Mana dibantu provinsi,’’ kata dia.
Kepada Wako, wartawan menanyakan bagaimana dengan antisipasi situasi yang tiap akhir tahun Pemko Pekanbaru pada tiga bulan terakhir mengalami masalah keuangan dan anggaran. Contohnya, insentif RT/RW, honor petugas masjid paripurna hingga tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bulan Oktober, November dan Desember 2018 yang hingga kini tak dibayarkan.
‘’Mulai dari kemarin saya tegaskan, menyusun anggaran sekarang ini perkiraan. Belum ada uangnya. Makanya mesti tajam. Kita triwulan satu saja sudah nampak. Uang untuk belanja dari mana uangnya. Kita harapkan, saya minta kemarin pada Pak Sekda sebagai pengguna anggaran, saya tidak mau 2019 ini ada tunda bayar lagi. Kita selesaikan utang 2018, kita kerjakan sesuai uang yang ada. Harus realistis,’’ tegasnya.
Dalam musrenbang kemarin, Wako Pekanbaru sempat juga menyoroti kedisiplinan para kepala dinas jajarannya. Saat kegiatan dimulai disebutnya, hanya 17 kepala dinas yang menandatangani absensi kehadiran.
’’Nanti tegur! Teguran tertulis bagi yang terlambat dan tidak masuk. Bagaimana kita bisa maju kalau tidak mampu berubah, tidak bisa menghargai waktu,’’ tegas Wako.(ali)
