Padahal jalan lingkungan bukanlah wewenang mereka. Melainkan jalan lintas kecamatan saja, atau jalan poros. Mereka inovatif, ada saja celah atau cara yang jitu dalam menggaet anggaran untuk membangun dan memperbaiki jalan yang masuk skala prioritas.
Mereka "bantai" pekerjaan jalan-jalan tersebut melalui model swakelola dan lelang. "Minggu ini saja ada 60 proposal permohonan perbaikan jalan lingkungan yang minta dibangun. Jumlah dari 101 desa dan kelurahan di Kepulauan Meranti. Selagi ada celah untuk membangun, akan kami tampung," ujarnya.
Dia punya prinsip, selagi tidak fiktif dan tidak melanggar petunjuk pelaksanaan, hingga teknis yang tertuang dalam aturan, tetap akan tampung dan dikerjakan. Walaupun terpaksa mejalani sistem pendanaan pinjam pakai jelang usulan proses pencairan dilakukan.
Seperti dalam menjalankan swakelola, mereka berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Selain itu juga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 atas perubahan sebelumnya.
Setidaknya, Fajar menyebut dalam tahun 2020 ini saja terdapat 11 titik jalan dan delapan jembatan yang telah disolek. "Sebelumnya juga ada, namun tidak terdata. Karena saya di Bina Marga awal 2020 kemarin," ujarnya.
Secara rinci realisasi pengerjaan yang bersumber dari dana swakelola sejak Januari 2020 diungkapkan Kasi Pemeliharaan Bina Marga PUPRPKP Kabupaten Meranti Bakri Adnan ST.
Menurutnya perbaikan terdiri dari semenisasi jalan terpadu dengan panjang 38,3 meter, Jalan Amelia 32,9 meter, Jalan Bambu Kuning 14 meter, Jalan Bakti 53 meter.
Selanjutnya, perbaikan juga terjadi pada ruas Jalan Ma’ruf 38 meter, Jalan Komplek Perkantoran Pemda Meranti 31 meter, Jalan Manggis 300 meter, Jalan Taqwa 71 meter, Jalan Antara 195 meter, Jalan Rumah Dinas Pemda Meranti 285 meter, dan yang terakhir semenisasi Jalan Johari 378 meter.
"Selain jalan, ada juga kegiatan lain. Seperti perbaikan duicker (jembatan). Hingga saat ini telah rampung delapan kegiatan jenis yang sama," ujarnya.
Terlepas daei perbaikan melalui anggaran swakelola, hampir 100 persen jalan poros yang tersebar di Kepulauan Meranti juga diakomodir oleh sumber anggaran dari pusat melalui dana alokasi khusus (DAK).
Mereka bijak, langkah itu terpaksa ditempuh mengingat minimnya kemampuan keuangan daerah termuda dari 11 kabupaten/kota di Riau tersebut. Kasi Perencanaan, Bina Marga PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Meranti Rahmat Kurnia ST menyebut, kegiatan itu berjalan sejak 2016 lalu.
Progresnya dapat dilihat langsung dari pengelolaan database jalan provinsi, kabupaten dan kota (SiPDJD) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) RI.
Dalam database itu, seluruh jalan kabupaten Kepulauan Meranti telah terverifikasi dengan panjang ruas 929,412 km. Dari jumlah tersebut, 80,603 km atau 8,67 persen di antaranya tergolong baik. Kondisi sedang 482,750 km atau setara 51,94 persen. Rusak ringan 219,729 km atau setara 23,64 persen. Sisa, kondisi rusak berat 146,330 km atau setara 15,74 persen dengan kondisi tanah sekitar 102,829 km.
"Dengan demikian, database kementerian melansir jika 60,61 persen jalan di Kepulauan Meranti masuk dalam kategori mantap. Sedangkan sisa 39,39 persen masuk dalam kategori tidak mantap," tuturnya.
Di sisi lain, diungkapkan Fajar, jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Riau yang berada di Kepulauan Meranti yang terdata berkisar 70,66 km. "Dari jumlah tersebut, yang masuk kategori rusak berat sepanjang 32,62 km, rusak ringan 5,37 km, rusak sedang 20,73 meter dan kondisi yang bagus hanya sepanjang 12 km saja," ungkapnya.
Bingkai Akhir Masa Jabatan
Asas persamaan hak dipakai Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Irwan Nasir dalam membangun daerah yang dipimpinnya. Kata dia, tak penting gedung mewah jika dimanfaatkan hanya segelintir orang saja.
Pandangan filsafat atau salah satu tradisi politik yang didasari pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah yang paling utama. Ia juga tak peduli apa kata orang yang kerap menilai tentang keburukannya. Yang penting, sebagai putra daerah, ia mengaku hanya ini yang mampu ia perbuat hingga masa akhir jabatannya awal 2021 mendatang.
"Kalau ke kampung sekarang jalannya bagus. Fasilitas kesehatan, pendidikan bagus. Orang miskin dulunya banyak kini berkurang. Tentu itu berdampak dari tidak aman, jadi aman. Ini yang bisa aku buat," ungkapnya.
Seperti di Kota Batam, kata dia, selain membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan, saat ini pemerintah di sana tidak ada membangun gedung pemerintahan yang mewah.
"Mereka hanya prioritas kepada pembangunan jalan, pelabuhan, dan airport. Terus insentif pajak, sudah itu saja. Selebihnya swasta yang membangun. Itu yang aku terapkan di sini," tuturnya.
Kenapa tidak membikin gedung dan ruang pertemuan yang besar? alasan dan contohnya cukup sederhana. Jika itu dilakukan, tak akan ada hotel di Kepulauan Meranti.
Seperti di Kabupaten Siak dan Bengkalis dengan konsep yang mengarah ke ekonomi sosialis, semua pembangunan dilakukan oleh pemerintah. Sehingga tampaknya seperti kota mati dan ekonomi berputar di situ-situ saja.
"Kalau aku, hampir mengarah kepada liberalis. Dengan konsep menumbuhkan perekonomian di sektor swasta. Tak perlu bikin balai pertemuan, kita kasi kesempatan swasta untuk membangun itu. Kalau swasta yang bangun tentu akan ada pertumbuhan pada sektor konstruksi, serapan tenaga kerja, dan berdampak baik terhadap jasa transportasi, hingga pasar. Terlebih kepada PAD dan lain-lain. Sehingga, multiplier effect-nya benar-benar berputar," tambahnya.
Lebih dari satu dekade sejak 2008 daerah ini dimekarkan, kantor bupati masih memanfaatkan gedung peninggalan kabupaten induk; Bengkalis.
Menjadi Bupati Kepulauan Meranti selama dua periode sejak 2010 hingga saat ini, menurutnya pembangunan lebih fokus pada pendidikan, kesehatan, jembatan dan jalan saja.
Dengan membangun jalan dan jembatan, maka akan membuka aksesibilitas transportasi. Kegiatan ekonomi, pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat dijangkau seluruh masyarakat. Seluruhnya dilakukan untuk mempercepat rentang akses dan kemudahan mobilitas warga.
Menurutnya, tingginya kemiskinan di daerah setempat diakibatkan sulitnya akses bagi masyarakat. "Mudah mudahan dengan apa yang saya perbuat betul-betul bermanfaat bangi seluruh masyarakat," tambahnya.
Walaupun demikian, ia tidak membantah jika pembangunan yang dimaksud belum merata. Namun diakuinya saat ini hampir seluruh desa di Kepulauan Meranti memiliki fasilitas yang memadai. Dalam kurun waktu satu dekade ini, banyak capaian pembangunan untuk memenuhi harapan masyarakat dan searah dengan cita-cita pemekaran.
"Kita sadar untuk maju dan berkembang serta mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia khususnya di Riau, memang harus terencana melakukan berbagai langkah. Perlu kajian yang sistematis dalam memformulasikan kebijakan pembangunan daerah. Tampaknya itu mulai berhasil, merangkai pulau membangun negeri," ujarnya.***
