PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta pemerintah daerah untuk mengawasi pengusaha yang memainkan BBM bersubsidi. Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan membentuk tim pemantauan penyaluran BBM bersubsidi jenis solar.
Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy mengatakan, tim pemantauan ini dibentuk agar BBM bersubsidi jenis solar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Mendagri tidak ingin ada pengusaha yang memborong BBM subsidi jenis solar untuk meraup keuntungan sebaliknya masyarakat kecil yang dirugikan karena BBM subsidi langka.
"Kami akan bentuk tim pemantau untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi solar di Riau. Itu sesuai arahan Mendagri," kata Masrul, Jumat (256/8).
Pemprov Riau pun akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan Pertamina guna melakukan pengawasan BBM subsidi di lapangan.
"Kalau nanti kami temukan adanya penyalahgunaan atau penyimpangan BBM subsidi ini, maka akan dilakukan langkah-langkah hukum kepada pihak kepolisian. Intinya kami mendukung arahan Mendagri dalam upaya pengawasan BBM subsidi agar tidak disalahgunakan oleh pengusaha di Riau," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar juga sudah meminta agar pemilik mobil mewah tidak ikut antre mengisi BBM bersubsidi. Sebab, kondisi solar subsidi di Riau saat ini mengalami kelangkaan. "Kita sedang kekurangan energi, solar ini kan memang di seluruh Indonesia seperti itu (langka). Tapi kami pemerintah sudah mengatur agar tidak terjadi kelangkaan," ujar Syamsuar.
Syamsuar meminta kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. "Kami mengharapkan dukungan dari pengguna kendaraan-kendaraan yang sepantasnya tidak menggunakan BBM bersubsidi agar bersedia menggunakan BBM nonsubsidi," tegas Syamsuar.
Syamsuar akan selalu memonitor perkembangan penggunaan solar subsidi yang tidak sesuai peruntukkannya. Apalagi, pengelola SPBU meloloskan mobil mewah yang mengisi solar subsidi. "Akan terus kami monitor dan awasi, termasuk kalau ada penyalahgunaan dari SPBU," ujar Syamsuar.
Belum Ada Edaran Pakai Aplikasi
Sementara itu, beredar kabar penerapan pembelian BBM bersubsidi di Riau menggunakan aplikasi mulai 1 September mendatang. Berdasarkan pantauan Riau Pos, pegawai SPBU sudah menginfokan kepada konsumen bahwa mulai 1 September mendatang, pembelian BBM bersubsidi harus menggunakan barcode.
Menanggapi hal ini, Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Agustiawan menuturkan, jika belum ada surat edaran resmi dari pusat.
"Belum ada surat edaran. Tapi, kami mengimbau kepada masyarakat untuk bisa segera mendaftarkan kendaraannya melalui website subsiditepat.mypertamina.id agar masyarakat tetap bisa menikmati BBM bersubsidi ketika nantinya sudah ditetapkan pemberlakuan penggunaan QR Code," ujarnya.(sol/anf)
